Page 293 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 293
PER AN DPR D AN MUNCULNYA KRITIK
TERHAD AP ORDE B ARU 19 77 - 1982
Pemerintah akan diundang, untuk dapat memberikan keterangan
tambahan.
Berdasarkan dialog antara Pimpinan Dewan dan Pemerintah
dalam rapat Paripurna tersebut, maka pada tanggal 1 Februari 1978
dilakukan pertemuan Lobbying antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan
Fraksi-fraksi untuk membahas proses selanjutnya atas pertanyaan
12 anggota DPR (Sufri Helmi Tandjung dan kawan-kawan mengenai
pembekuan Dewan-dewan Mahasiswa).
Proses penanganan pertanyaan H. Chalid Mawardi dan kawan-
kawan mengenai Pemberedelan 6 Surat Kabar Ibukota. Dalam lobbying
tanggal I Februari 1978 telah di sepakati:
...pada tanggal 1. Bahwa kedua materi pertanyaan akan diproses sesuai bunyi
1 Februari 1978 ketentuan Tata Tertib DPR.
dilakukan pertemuan 2. Kedua materi pertanyaan diteruskan oleh Pimpinan kepada
Lobbying antara Presiden tanggal 1 Februari 1978 dengan Nomor Surat
Pimpinan DPR Cl.09:K-D:298 DPR-RI/78 dan dibagikan kepada para Anggota
dengan Pimpinan tanggal 2 Februari 1978.
Fraksi-fraksi untuk
membahas proses Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dilakukan pada
selanjutnya atas forum rapat-rapat kerja Komisi dengan Menteri Hankam/Pangab dan
pertanyaan 12 Menteri Penerangan. Pada kesempatan rapat-rapat tersebut maka
anggota DPR... kepada penanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-
pertanyaan, walaupun di antara para penandatangan bukan dari
anggota Komisi I.
4.8.4. Sikap DPR Terhadap Normalisasi Kehidupan
Kampus.
Tak berselang lama setelah berlangsungnya Sidang Umum MPR
bulan Maret 1978, dunia kemahasiswaan seakan-akan terbagi dalam
2 kelompok dalam menyikapi kebijakan pemerintah, yaitu kelompok
yang setuju terhadap kebijaksanaan Pemerintah (Menteri P dan K)
mengenai Normalisasi Kehidupan Kampus, dan kelompok yang tidak
setuju. Baik kelompok yang setuju, maupun kelompok yang tidak setuju,
kedua-duanya silih berganti mengirimkan delegasinya ke DPR, untuk
menyatakan sikap dan pendirian mereka. Kebijaksanaan Pemerintah
mengenai Kemahasiswaan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan
Menteri P dan K Nomor 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan
Kampus (NKK) dan Nomor 037/U/1979 tentang Bentuk Susunan
Lembaga/ Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Perguruan
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 289
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
Bab IV.indd 289 11/21/19 18:13
