Page 289 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 289

PER AN DPR D AN MUNCULNYA  KRITIK
                                                                                TERHAD AP  ORDE B ARU 19 77 - 1982



                                                   Negara, ditangkap karena bersuara vokal mendukung gerakan protes
                                                   mahasiswa. Di samping itu, sejumlah tokoh militer purnawirawan
                                                   juga mendapat peringatan karena suara mereka yang kritis dan
                                                   dinilai anti-Soeharto, antara lain Jenderal (purn) A.H. Nasution, Ali
                                                   Sadikin, H.R. Dharsono, dan Kemal Idris. Selain penangkapan tokoh
                                                   kritis, pemerintah juga melakukan pembredelan terhadap media
                                                   massa (koran) yang dinilai tidak seimbang dalam menyiarkan kegiatan
                                                   mahasiswa. Koran yang dilarang terbit itu di antaranya Kompas, Sinar
                                                   Harapan, Merdeka, Pelita, Indonesia Times, Sinar Pagi, dan Pos Sore.
                                                                                                                 221
                        Kebijakan NKK                      Kebijakan NKK diawali dengan pembekuan Dema-Dema
                       diawali dengan              seluruh Indonesia oleh Pangkopkamtib Soedomo (pengganti Soemitro).
                 pembekuan Dema-                   Keputusan pembekuan Dema ini kemudian diikuti keluarnya Surat
                        Dema seluruh               Keputusan Menteri P dan K Nomor 0156/U/1978 terntang Normalisasi
                       Indonesia oleh              Kehidupan Kampus (NKK). SK ini diberlakukan oleh Menteri P&K Daoed
                                                                                   222
                      Pangkopkamtib                Joesoef mulai tanggal 19 April 1978.
               Soedomo (pengganti                          Kontroversi terhadap pemberlakukan NKK/BKK pun mulai
                             Soemitro).            bermunculan. Di tingkat mahasiswa sendiri tidak semuanya menolak
                                                   meskipun tidak sebesar yang menolaknya. Aksi penolakan itu sampai
                                                   berlanjut ke DPR. Reaksi pertama yang mengajukan protes kepada DPR,
                                                   dimulai oleh tiga orang mahasiswa ITB yang mewakili 12 perguruan tinggi
                                                   se-Bandung, pada 18 Desember 1978.47 Sejak saat itu, DM UI bersama-sama
                                                   DM se-Indonesia beberapa kali mendatangi DPR untuk melakukan protes.


                                                         4.8.2. Munculnya Petisi 50
                                                           Pada Rapat Pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
                                                   di Pekanbaru, Riau, 27 Maret 1980,  Presiden Soeharto selaku panglima
                                                   tertinggi ABRI berpidato dan didengarkan secara saksama oleh peserta
                                                   rapim. Ia menyinggung soal asas tunggal Pancasila. Menurutnya,di
                                                   masa lalu Pancasila dirongrong oleh ideologi-ideologi lain dan partai
                                                   politik. “Saya meminta ABRI mendukung Golkar dalam pemilihan
                                                   umum,” kata Soeharto dalam pidato tanpa teksnya. Tiga pekan
                                                   kemudian, di Markas Kopashanda, Cijantung, 16 April 1980, Presiden


                                                   221    Mahasiswa Indonesia, mingguan yang berasal dari kalangan mahasiswa juga turut dibredel.
                                                      Padahal pada awalnya banyak tokoh utama Orde Baru yang mendukung terbitnya mingguan
                                                      ini. Hal ini menandakan dekatnya hubungan para pendiri Mahasiswa Indonesia, yang berbasis di
                                                      Bandung tersebut, dengan penguasa Orde Baru sejak awal berdirinya Orde Baru (mingguan ini
                                                      pertama kali terbit Juni 1966). Ini merupakan sesuatu yang mudah dipahami, mengingat salah
                                                      satu pendukung berdirinya Orde Baru adalah juga dari kalangan mahasiswa. Namun seiring
                                                      waktu, setelah perkembangan politik semakin menunjukan arah kebijakan Orde Baru yang dilihat
                                                      semakin melenceng ke arah yang berbeda dari harapan awal, mahasiswa menunjukan sikapnya
                                                      yang kritis, salah satunya melalui berbagai tulisan di mingguan tersebut. Selengkapnya lihat,
                                                      Raillon, Francois, Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde
                                                      Baru 1966-1974, Jakarta: LP3ES, 1985
                                                   222   Isi lengkap  SK Menteri P dan K tersebut lihat lampiran.




                           SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   285
                             REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         Bab IV.indd   285                                                                                          11/21/19   18:13
   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294