Page 285 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

PER AN DPR D AN MUNCULNYA KRITIK
TERHAD AP ORDE B ARU 19 77 - 1982

berakhir, belum dapat diselesaikan. Berdasarkan Peraturan Tata
Tertib Sementara DPR ditetapkan bahwa pekerjaan yang tidak dapat
diselesaikan oleh DPR periode 1977-1982 tidak merupakan warisan
untuk DPR periode 1982-1987.

4.8. Suasana Politik tahun 1977-1982:

Kritik Masyarakat Terhadap Orde Baru,
dan Sikap DPR

4.8.1. Munculnya Kritik Terhadap Pemerintah Orde Baru,
dari Gerakan Mahasiswa Hingga Petisi 50
Memasuki tahun 1977 – 1978, mahasiswa mulai kembali
bergerak. Naiknya suhu politik Indonesia yang mulai dinamis menjelang
Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1977 dan pemilihan presiden 1978 serta
munculnya berbagai persoalan sosial-ekonomi membuat mahasiswa
merasa terpanggil untuk bersikap. Di Jakarta terjadi kenaikan tarif
bus kota, di Surabaya terjadi penggusuran pedagang kaki lima, dan
di Bogor terjadi banyak penguasaan tanah masyarakat oleh pejabat.
Seperti juga gerakan mahasiswa tahun 1974, gerakan 1977/1978 ini tidak
Akan tetapi, memiliki satu organisasi sebagai wadah pemersatu para mahasiswa

tuntutan yang se-Indonesia. Selain masing-masing Dewan Mahasiswa bergerak
paling mengemuka melakukan aksinya, mereka juga mengadakan pertemuan-pertemuan
pada gerakan antar-mereka dalam rangka menggalang kekompakan yang biasanya
mahasiswa menghasilkan rumusan-rumusan yang menjadi tuntutan mereka dalam
1977/1978 mencapai aksi-aksinya.
puncaknya Berbagai tuntutan dilontarkan para mahasiswa dalam gerakan
terkait gugatan 1977/1978. Mulai dari tuntutan yang sifatnya lokal seperti penyelesaian

mereka terhadap masalah kelaparan sampai tuntutan yang sifatnya nasional seperti
kepemimpinan demokratisasi di Indonesia, penyelenggaraan Sidang Istimewa (SI) MPR
nasional (Presiden untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Soeharto yang dianggap
Soeharto). menyelewengkan pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila. Akan tetapi,
tuntutan yang paling mengemuka pada gerakan mahasiswa 1977/1978
mencapai puncaknya terkait gugatan mereka terhadap kepemimpinan
nasional (Presiden Soeharto). Mahasiswa menolak Soeharto sebagai
presiden untuk yang ketiga kalinya.
Reaksi pemerintah atas gerakan mahasiswa ini cukup keras,
baik melalui instrument fisik maupun kebijakan. Pada tanggal 21 Januari
1978 Laksamana Soedomo melalui Surat Keputusan Pangkopkamtib
bernomor SKEP/02/KOPKAMTIB/I/1978 membekukan kegiatan

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 281
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab IV.indd 281 11/21/19 18:13