Page 282 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

(18). RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1977/1978.
• Disahkan dan diundangkan pada tanggal 29Juni 1982, menjadi
Undang-undang R.I. No. 11 Tahun 1982 tentang Perhitungan
Anggaran Negara Tahun 1977/1978, 366 Lembaran Negara
No. 33 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun
1982 No. 3222.

(19). RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1978/1979.
• Disahkan dan diundangkan pad a tanggal 29 Juni 1982
menjadi Undang-undang R.I. No. 12 Tahun 1982 tentang
Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1978/1979, Lembaran
Negara No. 34 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara
Tahun 1982 No. 3223.

(20). RUU tentang Pokok-pokok Pertahanan Negara Republik
Indonesia.
RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden R.I.
No. ROO/P.U.IV/1982 tanggal 13 Mei 1982, pada Masa Persidangan IV
Tahun Sidang 1981-1982, bersarna-sama dengan :
1. RUU tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sukarela.
2. RUU tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
3. RUU tentang Cadangan Tentara Nasional Indonesia.
Pembicaraan Tingkat I (Keterangan Pemerintah) RUU tersebut
diadakan dalam Rapat Paripurna tanggal 31 Mei 1982, Ketua Rapat Wakil
Ketua DPR R. Kartidjo, dari Pemerintah hadir Menteri Pertahanan
Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal M. Jusuf. Menteri
Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, atas nama
Pemerintah dalam keterangannya antara Iain menjelaskan bahwa
telah terjadi perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan
pertumbuhan ABRI serta perkembangan persenjataan pertahanan
negara, yang berlandaskan kepada Undang-undang Dasar 1945, namun
masih terdapat materi pokok tentang penyelenggaraan pertahanan
negara, yang belum sepenuhnya diatur di dalam
Undang-undang No. 29 Tahun 1954. Materi pokok yang dimaksud
meliputi :
l. Tujuan dan fungsi pertahanan negara,
2. Sistem perlawanan rakyat semesta.
3. Memasyarakatkan masalah pertahanan negara dan menegakkan
hak dan kewajiban warganegara dalam usaha pembelaan negara.

dpr.go.id 278

Bab IV.indd 278 11/21/19 18:13