Page 278 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

• Disahkan dan diundangkan pada tanggal 12 April 1982
menjadi Undang-undang R.I. No. 6 Tahun 1982 tentang Hak
Cipta, Lembaran Negara No. 15 Tahun 1982 dan Tambahan
Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3217.

(7). RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan
Perubahan Wilayah Hukurn Pengadilan Tinggi Padang.
• Pada Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1981- 1982 RUU
tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden
R.I. No. R.03/P.U./11/1982 tanggal 16 Februari 1982 bersama-
sama dengan :
1. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi
dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi
Palembang.
2. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu
dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi
Tanjung Karang.
3. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Mataram
dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi
Denpasar.
4. RUU tentang Pembentukan Pengadilan TinggiSamarinda
dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi
Banjarmasin.
5. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palu dan
Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Menado.
6. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kendari
dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung
Pandang.
• Pembahasan 7 (tujuh) RUU tersebut dilakukan pada waktu
yang bersamaan, dibahas dengan prosedur singkat/
Short Cut yaitu dengan meniadakan PembicaraanTingkat
II. Pembahasan dimulai pada tanggal 5 Mei 1982 sarnpai
dengan 17 Juni 1982. Persetujuan DPR atas RUU tersebut
untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh
Pimpinan DPR kepada Presiden dengan surat pengantar
tanggal 19 Juni 1982.
• Disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 1982
menjadi Undang-undang R.I. No. 13 Tahun 1982, tentang
Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dan

dpr.go.id 274

Bab IV.indd 274 11/21/19 18:13