Page 276 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on
Consular Relations and Optional Relations Concerning
Acquistion ofN ationality, 1963) Lembaran Negara No. 2
Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982
No. 3211.

(2). RUU tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus
(Convention on Special Mission, New York 1969).
• RUU tersebut disahkan dan diundangkan pada tanggal
25 Januari 1982 menjadi Undang-undang R.I. No. 2 Tahun
1982 tentang Pengesahan Konvensi Khusus (Convention on
Special Mission, New York 1969), Lembaran Negara No. 3
Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982
No. 3212.

(3). RUU tentang Wajib Daftar Perusahaan.
• RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat
Presiden R.I. No. R.08/P.U./Xl/1981 tanggal 9 November
1981, pada Masa Persidangan ke 11 Tahun Sidang 1981-1982.
• Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan
menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan
DPR kepada Presiden dengan Surat Pengantar No. AC.2/
KD/3553/DPR-Rl/1981 tanggal 22 Desember 1981. Disahkan
dan diundangkan pada tanggal 1 Februari 1982, menjadi
Undang-undang R.I. No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan, Lembaran Negara No. 7 Tahun 1982 dan
Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3214.

(4). RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 1982/1983.
• RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat
Presiden R.I. No. R.09/P.U./XII/1981 tanggal 31 Desember
1981, pada Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1981-1982.
• Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan dari tanggal 5
Januari 1982 sampai dengan 27 Februari 1982 dan persetujuan
atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang
disampaikan oleh Pimpinan DPR Kepada Presiden dengan
surat Pengantar No. A.C. 1/KD/582/DPRRl/ 1982 tanggal
27 Februari 1982.

dpr.go.id 272

Bab IV.indd 272 11/21/19 18:13