Page 275 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

PER AN DPR D AN MUNCULNYA KRITIK
TERHAD AP ORDE B ARU 19 77 - 1982

Geneve 1929), Lembaran Negara No. 36Tahun 1981 dan
Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 No. 3199.

4.7.5. Tahun Sidang 1981 - 1982
DPR telah dapat menyelesaikan 21 (dua puluh satu) Rancangan
Undang-undang
menjadi Undang-undang, yaitu :
(1). RUU tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan
Diplomatik Besertu Protokol Opsionalnya Mengenai Memperoleh
Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and
Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations
Concerning Acquistion of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi
Wina mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya
Mengenai Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on
Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on
Consular Relations Concerning Acquistion of Nationalily, 1963).
• RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat
Presiden R.I. No. R.07/P.U./XI/1981 tanggal 5 November 1981,
bersama-sama dengan RUU tentang Pengesahan Konvensi
Mengenai Missi Khusus (Convention on Spesial Missions,
New York 1969), pada Masa Persidangan ke II Tahun Sidang
1981-1982.
• Kedua RUU dimaksud dibahas bersama-sama dengan
prosedur singkat (Short Cut) yaitu dengan meniadakan
pembicaraan tingkat II. Pembahasan dimulai tanggal
10 November 1981 sampai dengan 12 Desember 1981.
Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi
Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada
Presiden dengan surat Pengantar No. Bl.07/KD/ 3516/DPR-
RI/1981 tanggal 17 Desember 1981.
• Disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 Januari 1982,
menjadi Undang-undang R.I. No. 1 tahun 1982 tentang
Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik
Beserta Protokol Opsionalnya mengenai ha! memperoleh
Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic
Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on
Diplomatic Relations Concerning Acquistion of Nationality,
1961), dan pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan
Konsuler beserta Protokol Opsioanlnya rnengenai hal

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 271
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab IV.indd 271 11/21/19 18:13