Page 274 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Presiden dengan Surat Pengantar tanggal 15 Juni 1981.
• Disahkan dan diundangkan pada tanggal 4 Juli 1981, menjadi
Undang-undang R.l. No. 5 Tahun n1981, tentang Perhitungan
Anggaran Negara Tahun 1973/1974, Lembaran Negara No,
27 Tahun 1981.

(9). RUU tentang Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan di Perusahaan.
• RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat
Presiden R.I. No. R.05/P.U./IV/1981 tanggal 24 April 1981,
pada Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 1980-1981.
• Dibahas dalam 4 (empat) tingkat pembicaraan dari tanggal 28
April 1981 sampai dengan 20 Juni 1981 dan persetujuan DPR
atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang
disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan
Surat Pengantar tanggal 23 Juni 1981.
• Disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Juli 1981, menjadi
Undang-undang R.l. No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenaga Kerjaan di Perusahaan, Lembaran Negara No. 39
Tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981
No.3201.

(10). RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai
Pemberantasan Uang Palsu beserta Protokol (International Convention
For The Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol, Geneve
1929).
• RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat
Presiden R.I. No. R.06/P.U./V/1981 tanggal 2 Mei 1981 pada
Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 1980-1981.
• Dibahas dengan prosedur singkat/Short Cut yaitu dengan
meniadakan pembicaraan tingkat II. Pembahasan dimulai
dari tanggal 25 Mei 1981 sampai dengan tanggal 19 Juni 1981.
Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi
Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada
Presiden dengan Surat Pengantar tanggal 21 Juni 1981.
• Disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 Juli 1981, menjadi
Undang-undang R.I. No. 6 Tahun 1981 tentang Pengesahan
Konvensi Internasional Mengenai Pemberantasan Uang
Palsu Beserta Protokol (International Convention for the
Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol,

dpr.go.id 270

Bab IV.indd 270 11/21/19 18:13