Page 273 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

PER AN DPR D AN MUNCULNYA KRITIK
TERHAD AP ORDE B ARU 19 77 - 1982

Presiden R.I. No. R.03/P.U./IIl/1981 tanggal 31 Maret 1981
pada Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1980-1981.
• Dibahas dengan prosedur singkat/Short Cut yaitu dengan
meniadakan pembicaraan tingkat II, pembahasan dimulai
pada tanggal 5 Mei 1981 sampai dengan tanggal 13 juni 1981.
Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi
Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada
Presiden dengan Surat Pengantar tanggal 15 Juni1981.
• Disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 Juni 1981,
menjadi Undang-undang R.I. No. 3 Tahun 1981, tentang
Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981, Lembaran
Negara No. 24 Tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara
Tahun 1981 No. 3196.

(7). RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1972/1973.
• RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat
Presiden R.I. No. R.04/P.U./III/1981 tanggal 31 Maret 1981,
pada Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1980/1981.
• Di bahas dengan prosedur singkat/Short Cut yaitu dengan
meniadakan pembicaraan tingkat II. Pembahasan dimulai
tanggal 5 Mei 1981 sarnpai dengan tanggal 13 juni 1981.
Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi
Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada
Presiden dengan Surat Pengantar tanggal 15 Juni 1981.
• Disahkan dan diundangkan pada tanggal 4 Juli 1981, menjadi
Undang-undang R.I. No. 4 Tahun 1972/1973 Lembaran
Negara No. 26 Tahun 1981.

(8). RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1973/1974.
• RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat
Presiden R.I. No. R.04/P.U./III/1981
• tanggal 31 Maret 1981, pada Masa Persidangan ke III Tahun
Sidang 1980-1981.
• Dibahas dengan prosedur singkat/Short Cut yaitu dengan
meniadakan pembicaraan tingkat II. Pembahasan dimulai
tanggal 5 Mei 1981 sampai dengan tanggal 13 Juni 1981.
Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi
Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 269
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab IV.indd 269 11/21/19 18:13