Page 268 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Anggaran Negara Tahun 1971/1972, Lembaran No. 36 Tahun
1980.

(6). RUU tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan
Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan dan
bekas Anggota Lernbaga Tertinggi/ Tinggi Negara.
• RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat
Presiden No. R.08/P.U./X/1979 tanggal 20 Oktober 1979
pada Masa Persidangan ke I Tahun Sidang 1979/1980.
• Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan yang dimulai
dari tanggal 18 Januari 1980 sampai dengan tanggal 11
Desember 1980. Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk
disahkan menjadi Undang-undang disampaikan kepada
Presiden R.I. dengan Surat Pengantar dari Pimpinan DPR No.
Bl.07/K-D/4041/DPR-Rl/1980 tanggal 11 Desember 1980.
Disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 Desember 1980
menjadi Undang-undang No. 12 Tahun 1980 tentang Hak
Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga
Tertinggi/ Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga
Tinggi Negara, Lembaran Negara No. 71 Tahun 1980 dan
Tambahan Lembaran Negara Tahun 1980 No. 3128.

(7). RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 1980/1981.
• RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat
Presiden No. R.01/P.U./1/1980 tanggal 3 Januari 1980 pad
a Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1979/1980.
• Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan dari tanggal
7 Januari 1980 sampai dengan tanggal 28 Februari 1980.
PersetUjuan terhadap RUU ini disampaikan oleh Pimpinan
DPR kepada Presiden R.I. dengan Surat Pengantar No. AC.1/
KD/ 670/DPR-RI/1980 tanggal 28 Februari 1980.
• Dibahas dan diundangkan pada tanggal 10 Maret 1980,
menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 1980 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981,
Lembaran Negara No. 14 Tahun 1980, Tambahan Lembaran
Negara Tahun 1980 No. 3159.

dpr.go.id 264

Bab IV.indd 264 11/21/19 18:13