Page 265 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

PER AN DPR D AN MUNCULNYA KRITIK
TERHAD AP ORDE B ARU 19 77 - 1982

• Disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juni 1979,
menjadi Undang-undang R.I. No. 3 Tahun Anggaran
1978/1979, Lembaran Negara No. 25 Tahun 1979 dan
Tambahan Lembaran Negara Tahun 1979 No. 3139.

(5). RUU tentang Pemerintahan Desa.
• RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat
Presiden R.I. No. R.03/P.U./V/1979 tanggal 11 Mei 1979, pada
Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 1978-1979.
• Pembahasan memlalui 4 (empat) tingkat pembicaraan dan
tanggal 6 Juni 1979 sampai dengan tanggal 20 Oktober 1979
dan persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan
menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimipinan DPR
kepada Presiden R.I. dengan Surat Pengantar No. Cl.01/
K-D/3287/DPR-RJ/79 tanggal 22 November1979.
• Disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 Desember 1979
menjadi Undang-undang R.I. No. 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintah Desa. Lembaran Negara No. 56Tahun 1979 dan
Tambahan Lembaran Negara Tahun 1979 No. 3153.

(6). RUU tentang Kesejahteraan anak.
• RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat
Presiden R.I. No. R.04/P.U./V/1979 tanggal 15 Mei 1979 pada
Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 1978-1979.
• Dibahas melalui 4 (ernpat) tingkat pembicaraan dari tanggal
22 Mei 1979 sampai dengan 28 Juni 1979 dan persetujuan
DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-
undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden
dengan Surat Pengantar No. A.Dl/K-D/2117/DPR-RI/1979
tanggal 11 Juli 1979.
• Disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 Juli 1979 menjadi
Undang-undang R.I. No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak, Lembaran Negara No. 32Tahun 1979dan Tambahan
Lembaran Negara Tahun 1979 No. 3143.

4.7.3. Tahun Sidang 1979 - 1980
DPR telah dapat menyelesaikan 11 (sebelas) RUU menjadi
Undang-undang, yaitu :
(1). RUU tentang Perubahan Undang-undang No. 15 Tahun 1969

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 261
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab IV.indd 261 11/21/19 18:13