Page 266 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/
Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
No. 4 Tahun 1975.
• RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat
Presiden R.I. No. R.05/P.U./IX/1979 tanggal 4 September
1979, pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 1979-1980.
• Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan dari tanggal
15 September 1979 sampai dengan tanggal 29 Februari 1980
dan persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan
menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR
kepada Presiden R.I. dengan Surat Pengantar tanggal 29
Februari 1980.
• Disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Maret
1980 menjadi Undang-undang R.I. No. 2 Tahun 1980
tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun
1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1975, Lembaran
Negara No. 24 Tahun 1980 dan Tambahan Lembaran Negara
Tahun 1979 No. 3163.

(2). RUU tentang Hukum Acara Pidana.
• RUU tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR dengan
Amanat Presiden R.I. No. R.06/P.U./IX/79 tanggal 12
September 1979, pada Masa Persidangan I Tahun Sidang
1979-1980.
• Pembahasan RUU tersebut dilakukan melalui 4 (ernpat)
tingkat pembicaraan, pembicaraan tingkat III dilakukan oleh
Gabungan Komisi III dan Komisi I DPR.
• Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi
Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada
Presiden R.I. dengan Surat Pengantar pada tanggal 23
September 1981 No. B l.07 /K-D/2704/DPR-Rl/1981.
• Disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981
menjadi Undang-undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981
dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 No. 3209.

dpr.go.id 262

Bab IV.indd 262 11/21/19 18:13