Page 267 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

PER AN DPR D AN MUNCULNYA KRITIK
TERHAD AP ORDE B ARU 19 77 - 1982

(3). RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1969/1970.
• RUU tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR dengan
Amanat Presiden R.I. No. R.07/P.U./X/1979 tanggal 15
Oktober 1979, pada Masa Persidangan ke I Tahun Sidang
1979/1980.
• Dibahas dengan prosedur singkat/Short Cut yaitu tanpa
melalui pembicaraan tingkat II.
• Pembahasan dimulai tanggal 21 Mei 1980 sampai dengan
tanggal 20Juni 1980. Persetujuan DPR atas RUU tersebut
untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan oleh
Pimpinan DPR kepada Presiden R.l. dengan Surat Pengantar
No. Cl.01/K-D/1954/DPR-RI/80 tanggal 20 Juni 1980.
• Disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 Juli 1980, menjadi
Undang-undang No. 4 Tahun 1980 tentang Perhitungan
Anggaran Negara Tahun 1969/1970, Lembaran Negara No.
34 Tahun 1980.

(4). RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1970/1971.
• RUU tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR bersama-
sama dengan RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara
Tahun 1969/1970 tersebut angka 3 (tiga). Pembahasan
tingkat-tingkat pembicaraan dan lamanya pembahasan
di DPR serta penyampaian persetujuan dari DPR kepada
Presiden R.I., bersamaan waktunya dengan Pembahasan
RUU Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1969/1971.
• Disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 Juli 1980, menjadi
Undang-undang No. 5 Tahun 1980 tentang Perhitungan
Anggaran Negara Tahun 1970/1971, Lembaran Negara No.
35 Tahun 1980.

(5). RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1971-1972.
• RUU tersebut disampaikan kepada DPR bersama- sama
dua RUU tersebut angka (3) dan (4) di atas, jadi 3 RUU
merupakan satu paket. Pembahasan melalui tingkat-
tingkat pembicaraan dan lamanya pembahasan di DPR
serta penyampaian persetuiuan DPR dilakukan bersamaan
waktunya dengan kedua RUU tersebut di atas.
• Disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 Juli 1980, menjadi
Undang-undang No. 6 Tahun 1980 tentang Perhitungan

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 263
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab IV.indd 263 11/21/19 18:13