Page 263 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

PER AN DPR D AN MUNCULNYA KRITIK
TERHAD AP ORDE B ARU 19 77 - 1982

• Dibahas dengan prosedur singkat/Short Cut yaitu
pembicaraan tingkat II ditiadakan. Pembahasan dimulai
pada tanggal 8 Juni 1978 sampai dengan tanggal 22Juni 1978.
Persetujuan terhadap RUU ini disampaikan oleh Pimpinan
DPR kepada Presiden R.I. dengan surat Pengantar No. A.A6/
KD/ 1511/DPR-Rl/78 tanggal 26 Juli 1978.
• Disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 Juli 1978, menjadi
Undang-undang R.I. No. 4 Tahun 1978 tentang Perubahan
dan Penyempurnaan Undang-undang No. 3 Tahun 1978
tentang Dewan Pertimbangan Agung, Lembaran Negara No.
33 Tahun 1978 No. 123.

4.7.2. Tahun Sidang 1978 - 1979
DPR telah dapat menyelesaikan 6 (enam) RUU menjadi Undang-
undang, yaitu :
(1). RUU tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan
Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik
Indonesia.
• RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat
Presiden R.I No. R.06/P.U./VI/1978 tanggal 1 Juni 1978, pada
Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 1977-1978.
• Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan, dari tanggal
13Januari 1978 sampai dengan tanggal 27 November 1978 dan
persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi
Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR dengan
Surat Pengantar No. A.Cl/K-D/2714/DPR-RI/1978 tanggal
28 November 1978 kepada Presiden.
• Disahkan dan diundangkan pada tanggal 18 Desember 1978,
menjadi Undang-undang R.I. No. 7 Tahun 1978 tentang
Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden
serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik
Indonesia, Lembaran Negara No. 52 Tahun 1978 dan
Tambahan Lembaran Negara Tahun 1978 No. 3128.

(2). RUU tentang Ekstradisi.
• RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden
R.I. No. R.07/P. U./VIII/1978 tanggal 29 Agustus 1978, pada
Masa Persidangan ke I Tahun Sidang 1978-1979.
• Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan, dari tanggal

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 259
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab IV.indd 259 11/21/19 18:13