Page 259 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

PER AN DPR D AN MUNCULNYA KRITIK
TERHAD AP ORDE B ARU 19 77 - 1982

akan mencari jalan keluar sendiri-sendiri dalam bentuk-bentuk yang
tidak kita inginkan. Jika hal yang demikian tersebut terjadi, sudah
tentu dapat mengganggu stabilitas nasional yang sekaligus berarti
menghambat pelaksanaan pembangunan.
Bagi anggota DPR, meningkatnya pengaduan masyarakat
kepada DPR akibat dari kebijaksanaan pintu terbuka DPR, akan
merupakan input (masukan) baik bagi DPR sendiri maupun bagi
Pemerintah Pusat dan Daerah. Khususnya bagi Pemerintah Pusat dan
Daerah masuknya pengaduan masyarakat ke DPR akan berpengaruh
sangat positif dalam rangka peninjauan kembali kebijaksanaan
Pemerintah yang ada dan menyesuaikannya dengan perkembangan
keadaan dalam masyarakat. Kebijaksanaan Pintu Terbuka DPR juga

Sebagian dapat memberikan harapan-harapan baru bagi masyarakat, setidak-
masyarakat tidak tidaknya pengaduan yang telah disampaikannya kepada DPR akan
atau belum dapat memperoleh perhatian dari DPR.
Meskipun demikian, terdapat pula segi-segi yang negatif
membedakan dari Kebijaksanaan Pintu Terbuka DPR. Sebagian masyarakat tidak
antara atau belum dapat membedakan antara permasalahan/persoalan apa
permasalahan/ yang menjadi wewenang DPR untuk memperoleh perhatian DPR, dan

persoalan apa yang permasalahan apa yang seharusnya disampaikan kepada DPR-Daerah.
menjadi wewenang Masyarakat mungkin belum mencoba menyelesaikan permasalahan
DPR. yang akan diadukan lewat instansi lain yang lebih berwenang terlebih
dahulu, misalnya DPR-D atau instansi tingkat daerah, tapi langsung
mengadukan permasalahannya kepada DPR Pusat, Hal tersebut
dirasakan janggal dan sering menimbulkan perasaan tidak enak
di kalangan Pemerintah Daerah atau DPR-D. Kebijaksanaan Pintu
terbuka pun kadang-kadang menimbulkan “selisih pendapat” antara
DPR dan Pemerintah, terhadap suatu permasalahan. Kebijaksanaan
Pintu Terbuka ini kadang-kadang disalahgunakan oleh kelompok-
kelompok masyarakat/oknum-oknum tertentu yang ingin mengambil
keuntungan atas kebijaksanaan ini.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 255
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab IV.indd 255 11/21/19 18:13