Page 256 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

4.6. “Kebijaksanaaan Pintu Terbuka” dan
Respon Masyarakat

Untuk menumbuhkan iklim dan semangat Demokrasi
Pancasila, Pimpinan DPR-RI periode 1977-1982 mengeluarkan sebuah
kebijakan yang disebut dengan “Kebijaksanaan Pintu Terbuka”,
artinya ialah bahwa DPR-RI membuka pintu selebar-Iebarnya kepada
masyarakat untuk menyampaikan masalah apa saja kepada DPR,
baik dalam kedudukannya sebagai seorang warga negara maupun
mengatasnamakan sesuatu kelompok/organisasi. “Kebijaksanaan”
ini sudah dimulai sejak H. Adam Malik menjabat Ketua DPR (Oktober
1977 s/d Maret 1978) yang kemudian diteruskan oleh penggantinya
Daryatmo (Mei 1978 s/d September 1982).
Adapun jumlah Ada dua cara yang ditempuh oleh masyarakat untuk
pengaduan tertulis menyampaikan permasalahan kepada DPR, yaitu pertama dalam
yang masuk ke DPR bentuk tertulis/melalui surat, dan kedua secara langsung oleh suatu
sejak tahun 1979 Delegasi yang diterima oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua

sampai dengan 30 DPR, dan adakalanya didampingi oleh unsur Pimpinan Komisi yang
September 1982 membidangi masalah yang diadukan dan sering juga diterima oleh
sebanyak: 4914 Pimpinan Fraksi. Dalam hal penyampaian suatu pengaduan dilakukan
surat. oleh suatu delegasi, di samping menguraikan maksud kedatangannya
secara lisan, biasanya juga disertai dengan menyerahkan data-data/
catatan secara tertulis atau apabila kedatangan delegasi dengan
maksud menyatakan suatu sikap/pendirian maka delegasi juga
menyarnpaikan sebuah pernyataan yang ditanda tangani oleh beberapa
orang atas nama kelompok atau organisasinya.
Dalam Pidato Ketua DPR-RI Daryatmo pada rapat Paripurna
Penutupan Masa Sidang ke-11 Tahun Sidang 1980- 1981, 20 Desember
1980, diungkapkan jenis dan jumlah pengaduan yang diterima DPR: 281
kasus masalah Peradilan; 256 kasus masalah Kepegawaian; 125 kasus
masalah Pendidikan; 322 kasus masalah-masalah Agama, Industri,
Perekonomian, Perburuhan, dan lain-lain. Jumlah kasus tersebut
adalah pengaduan yang masuk ke DPR yang tercatat sampai dengan
tanggal 20 Desember 1980. Adapun jumlah pengaduan tertulis yang
masuk ke DPR sejak tahun 1979 sampai dengan 30 September 1982
sebanyak: 4914 surat.
Jumlah Delegasi/perorangan yang diterima oleh Pimpinan
DPR, termasuk yang didampingi oleh Unsur Pimpinan Komisi atau
oleh SEKJEN/Pejabat Sekretariat Jenderal atas nama Pimpinan DPR
jumlahnya sebanyak 368 Delegasi/perorangan tercatat selama masa

dpr.go.id 252

Bab IV.indd 252 11/21/19 18:13