Page 252 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

4.5.2. Hubungan DPR dengan Presiden dan
Menteri-Menteri
Hubungan antara DPR dengan Presiden adalah karena keduanya
bersama-sama mempunyai kekuatan di bidang legislatif, yakni
kekuatan untuk membuat undang-undang seperti yang diatur dalam
pasal 5 ayat (1), pasal 20 dan 21 UUD 1945. Selain itu, Presiden bersama-
sama Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan anggaran pendapatan dan
belanja negara sebagaimana tertuang dalam pasal 23 ayat (1) UUD 1945.
Apabila ditelaah secara mendalam, maka penetapan anggaran
pendapatan dan belanja negara, pada hakekatnya adalah menyusun
program kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Setelah
Undang-Undang APBN ditetapkan oleh Presiden bersama-sama
dengan DPR, maka dalam rangka melaksanakan APBN tersebut kedua
lembaga tinggi negara itu berubah fungsinya.
Presiden berikut perangkat pembantunya akan bertindak
sebagai pelaksana APBN pada satu pihak yang lain DPR akan bertindak
Apabila ditelaah sebagai pengawas jalannya pelaksanaan APBN. Hal ini sesuai dengan

secara mendalam, kewenangan yang diberikan oleh MPR kepada DPR sebagai pengawas
maka penetapan Presiden dalam menjalankan haluan negara.
anggaran Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 menegaskan hubungan tata
pendapatan dan kerja antara DPR dan Presiden seperti tertuang dalam pasal 8 yang
berbunyi:
belanja negara, pada Ayat 2 : Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat
hakekatnya adalah membentuk undang-undang termasuk menetap Undang-
menyusun program Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

kerja tahunan yang Ayat 4: Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
dilaksanakan oleh menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian
Pemerintah. dengan Negara lain.
Ayat 5: Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.
Ayat 6: Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan
Rakyat.
Ayat 7 : Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara
Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketetapan MPR tersebut di atas adalah merupakan penegasan
kembali dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang
Dasar 1945. Dengan demikian maka semakin jelas bagaimana hubungan
antara DPR dengan Presiden serta hak dan kewajibannya masing-masing.

dpr.go.id 248

Bab IV.indd 248 11/21/19 18:13