Page 248 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 248

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN




                                                            tanggal 27 Desember 1973 jo. SK Pimpinan DPR-RI No. 17/
                                                            Pimp/II/73-74, tanggal 2 Januari 1974).
                                                         b.  Wakil Sekretaris Jenderal : Kemal Ibrahim (KEPPRES No.
                                                            185/M/1975 tanggal 27 Desember 1975).
                                                            Dengan  diangkatnya Mudjono,  SH  sebagai Menteri
                                                            Kehakiman, maka jabatan Sekretaris Jenderal diganti oleh
                                                            Wang Suwandi, SH berdasarkan Keputusan Presiden Nomor
                                                            152/M/ Tahun 1978, tanggal 15 Juli 1978.

                                                         Eselon II:
                                                         a. Kepala Biro I : Drs. Gondosutoyo.
                                                         b. Kepala Biro II : Siswadi bin Suwito.
                                                         c. Kepala Biro III : Ruslan Salamun, BA.
                          Mekanisme                      d. Kepala Biro IV: Benny Wardhanto, SH.

                     ketatanegaraan                      e. Kepala Biro V : H. Abdul Aziz.
                 dan tatanan politik                     f. Kepala Biro VI : Drs. Mochtar Subekti.
                 suatu negara yang                          Tanggal 30 April 1981 Siswadi bin Suwito memasuki masa
                    dimanifestasikan                        pensiun, jabatan untuk Kepala Biro II diganti oleh Soebiyono,
                    dalam lembaga-                          SH yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris
                    lembaga negara                          Jenderal Nomor 239/SJ/KP/1981 tanggal 30 April 1981.
                   senantiasa saling                        Keadaan formasi, Pejabat Eselon I dan Pejabat-pejabat Eselon
                             berkaitan.                     II seperti tersebut di atas tidak mengalami perubahan sampai
                                                            akhir masa jabatan Keanggotaan DPR-RI hasil Pemilihan
                                                            Umum 1977.



                                                   4.5. Hubungan DPR Dengan Lembaga
                                                   Negara Lainnya          219
                                                         Mekanisme ketatanegaraan dan tatanan politik suatu negara
                                                   yang dimanifestasikan dalam lembaga-lembaga negara senantiasa
                                                   saling berkaitan. Baik dilihat secara keseluruhan maupun dilihat secara
                                                   terpisah atau sektoral, yang semuanya ini adalah merupakan sistem.
                                                   Pada sektor pemerintahan (Government Sphere), khususnya yang
                                                   disebut Supra Struktur Politik, terjadi dan tampak satu mekanisme
                                                   kerja atau satu sistem relasi antara tiap-tiap lembaga. Yang dimaksud
                                                   dengan Supra Struktur Politik adalah lembaga-lembaga negara yang
                                                   bersangkutan, yang pada umumnya berupa lembaga legislatif dengan


                                                   219  Max Boboy, S.H 1994,. DPR RI Dalam Perspektif Sejarah dan Tatanegara, Jakarta: Pustaka Sinar
                                                      Harapan. Lihat pula, Sekretariat Jenderal DPR-RI, 1983. Dewan Perwakilan Rakyat Republik
                                                      Indonesia periode 1977—1982.




                                       dpr.go.id   244





         Bab IV.indd   244                                                                                          11/21/19   18:13
   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253