Page 251 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 251
PER AN DPR D AN MUNCULNYA KRITIK
TERHAD AP ORDE B ARU 19 77 - 1982
dapat memenuhi haluan dan putusan MPRS sebagaimana layaknya
kewajiban seorang Mandataris terhadap MPRS.
Suatu sidang istimewa MPR dapat diadakan apabila diminta
oleh DPR, jika Presiden nyata-nyata telah melanggar haluan negara
seperti tersebut di atas, atau apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden
berhalangan tetap, maka MPR harus memilih penggantinya.
Untuk menilai tindakan Presiden dalam pelaksanaan haluan
negara, maka DPR mempunyai kewenangan-kewenangan sebagai
berikut:
1. Apabila DPR menganggap Presiden sungguh-sungguh
melanggar haluan negara, maka DPR menyampaikan
memorandum untuk mengingatkan Presiden (pasal 7 ayat
(2) Tap No. III/MPR/1978).
2. Apabila dalam waktu 3 bulan Presiden tidak memperhatikan
memorandum DPR tersebut, maka DPR menyampaikan
memorandum yang kedua {(pasal 7 ayat (3))}.
3. Apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua
tersebut tidak diindahkan oleh Presiden, maka DPR dapat
meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk
meminta pertanggungjawaban Presiden.
Dengan demikian walaupun DPR secara langsung tidak dapat
memberhentikan Presiden, akan tetapi DPR dapat meminta kepada
MPR untuk mengadakan sidang istimewa untuk menilai Presiden dalam
menjalankan haluan negara dan apabila Presiden sungguh-sungguh
telah melanggar haluan negara maka MPR-lah yang memberhentikan
Presiden.
Agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam menjalankan
Agar lebih berdaya tugas dan fungsi dari DPR dan MPR, maka jabatan pimpinan MPR
guna dan berhasil dirangkap oleh pimpinan DPR, kecuali Wakil Ketua MPR dari fraksi
guna dalam Utusan Daerah yang dipilih sendiri.
menjalankan tugas Dasar hukum perangkapan jabatan pimpinan MPR dan DPR
dan fungsi dari DPR adalah yang diatur dalam pasal 27 dan 28 Tap MPR No. I/MPR/1983
dan MPR, maka tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.
jabatan pimpinan Pasal 27 : Anggota yang menjabat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
MPR dirangkap oleh dipilih untuk menjabat pimpinan majelis tersebut dengan
pimpinan DPR. komposisi yang sama.
Pasal 28: Komposisi pimpinan Majelis tersebut di atas ditambah dengan
seorang wakil ketua yang dipilih dari unsur Utusan Daerah.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 247
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
Bab IV.indd 247 11/21/19 18:13
