Page 249 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

PER AN DPR D AN MUNCULNYA KRITIK
TERHAD AP ORDE B ARU 19 77 - 1982

kekuasaan legislatif, lembaga eksekutif dengan kekuasaan eksekutif
serta lembaga yudisiil dengan kekuasaan yudisiil.
Infra Struktur Politik suatu negara pada umumnya terdiri
atas lima komponen, yaitu: partai politik, golongan kepentingan
(interest group), golongan penekan (pressure grup), alat komukasi
politik (media of political communication), dan tokoh politik (political
figure). Dengan memilah-milah lembaga negara dimana wewenang
dan tugas yang berbeda tapi juga saling berkepentingan dan saling
membutuhkan, maka tidak mustahil bahwa dapat terjadi konflik antar
lembaga-lembaga negara, jika satu lembaga negara atau bagian dari
satu sistem itu bekerja tidak seperti yang telah diatur/ditata dalam
konstitusi.
Dengan telah Agar supaya konflik yang terjadi atau paling tidak konflik
diaturnya hubungan dapat dielimenir, maka hubungan kerja yang serasi dan seimbang
tata kerja antar dalam bentuk koordinasi, kemitraan dan saling kontrol serta saling

lembaga-lembaga mengawasi memegang peranan yang sangat besar. Oleh karena itu,
negara tersebut lembaga-lembaga negara sebagaimana diatur oleh Undang-Undang
di atas, makin Dasar 1945 yang ditata dalam satu mekanisme kerja sebagai ungkapan
sempitlah peluang nyata dari Demokrasi Pancasila telah diimplementasikan dalam bentuk
untuk konflik antar aturan yakni melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
lembaga-lembaga Republik Indonesia No. III/MPR/1978 tentang : “Kedudukan dan
negara di Republik hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara/atau Antar Lembaga-
Indonesia. Lembaga Tinggi.
Dengan telah diaturnya hubungan tata kerja antar lembaga-
lembaga negara tersebut di atas, makin sempitlah peluang untuk
konflik antar lembaga-lembaga negara di Republik Indonesia.

4.5.1. Hubungan DPR dengan MPR
Di dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan:
“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan
Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-
daerah dan golongan-golongan menurut aturan ditetapkan dengan
undang-undang. Dari ketentuan tersebut di atas jelas, bahwa seluruh
anggota DPR adalah juga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR). Dengan adanya keterikatan anggota DPR dengan keanggotaan
MPR, maka selain berfungsi sebagai pemegang kekuasaan legislatif
bersama-sama dengan Presiden yakni bersama-sama membuat
undang-undang, juga DPR mempunyai kewenangan-kewenangan lain
yang diberikan oleh MPR.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 245
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab IV.indd 245 11/21/19 18:13