Page 253 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

PER AN DPR D AN MUNCULNYA KRITIK
TERHAD AP ORDE B ARU 19 77 - 1982

Ditegaskan dalam ketetapan tersebut bahwa Presiden tidak
bertanggung jawab kepada DPR, oleh karenanya Presiden tidak dapat
diberhentikan oleh DPR. Hal ini tidak berarti bahwa kedudukan DPR
lemah, dalam fungsinya sebagai pengawas Presiden dalam pelaksanaan
haluan negara. Namun DPR diberi hak untuk mengusulkan diadakan
Sidang Istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.
Selain itu ditegaskan juga mengenai keharusan dari Presiden untuk
memperhatikan dengan sungguh-sungguh suara DPR. Juga ditegaskan
bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Dengan demikian dari
ketentuan-ketentuan tersebut terlihat bahwa kedudukan DPR adalah
sangat kuat dan peranannya sangat penting.
Dewan Perwakilan Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri

Rakyat bertugas itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteri-menteri tidak
menyalurkan bertanggung jawab kepada DPR, dan kedudukannya tidak tergantung
aspirasi dari rakyat dari pada Dewan Perwakilan Rakyat akan tetapi tergantung dari pada
yang diwakilinya. Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden. Demikian ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, walaupun menteri tidak
bertanggung jawab kepada DPR, tidak berarti bahwa menteri-menteri
tidak perlu memperhatikan keinginan DPR.
Dewan Perwakilan Rakyat bertugas menyalurkan aspirasi dari
rakyat yang diwakilinya. Agar rakyat dapat menerima dan melaksanakan
kebijaksanaan Pemerintah maka adalah wajar apabila ada kerjasama
antara menteri-menteri sebagai pembantu Presiden terutama dalam
hal melaksanakan kekuasaan Pemerintah dalam praktek dengan
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil dan pembawa aspirasi rakyat.
Pertikaian atau ketidakserasian hubungan antara menteri-menteri
dengan DPR dapat dimungkinkan menteri-menteri akan diberhentikan
oleh Presiden. Kemungkinan ini dapat terjadi adalah dalam rangka
menciptakan suasana dan hubungan yang harmonis antara Presiden
dengan DPR atau antara Pemerintah dengan Rakyat. Jadi walaupun
tidak ada ketentuan yang mengharuskan menteri-menteri bertanggung
jawab kepada DPR tetapi pada hakekatnya pertanggungjawaban itu ada.
Selain itu hubungan antara DPR dengan menteri-menteri nyata terlihat
dalam keputusan DPR No. II/DPR-RI/IV 1982-1983 tentang Penentuan
Ruang Lingkup Tugas/Pasangan Kerja Komisi-Komisi dalam Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 249
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab IV.indd 249 11/21/19 18:13