Page 257 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 257
PER AN DPR D AN MUNCULNYA KRITIK
TERHAD AP ORDE B ARU 19 77 - 1982
bhakti DPR-RI hasil Pemilihan Umum 1977, (dari tanggal 1 Oktober 1977
sarnpai dengan 30 September 1982) dengan perincian sebagai berikut:
a. 1 Oktober 1977 s/d 15 Agustus 1978 : 68 Delegasi/Perorangan.
b. 16 Agustus 1978 s/d 15 Agustus 1979 : 66 Delegasi/Perorangan.
c. 16 Agustus 1979 s/d 15 Agustus 1980 : 113 Delegasi/Perorangan.
d. 16 Agustus 1980 s/d 15 Agustus 1981 : 62 Delegasi/Perorangan.
e. 16 Agustus 1981 s/d 30 September 82: 59 Delegasi/
Perorangan.
Jumlah keseluruhan: 368 Delegasi/Perorangan.
Secara umum jenis kasus/permasalahan yang diadukan oleh
masyarakat kepada DPR dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1. Pembayaran ganti rugi yang dirasa tidak adil dalam rangka
pembebasan tanah dan masalah-masalah lain yang berkaitan
dengan hal ini, misalnya adanya intimidasi. Rehabilitasi
terhadap seseorang yang terkena kasus tetapi belum diikuti
dengan rehabilitasi di segi administratif.
2. Penahanan yang cukup lama, tetapi perkaranya belum juga
diproses.
3. Likwidasi perusahaan yang berakibat diterlantarkannya
ribuan/ratusan karyawan dan keluarganya.
4. Pernyataan-pernyataan setuju atau tidak setuju terhadap
keputusan-keputusan/kebijaksanaan-kebijaksanaan
Pemerintah, kritik-kritik/koreksi serta saran-saran baik yang
ditujukan kepada DPR, Pemerintah, Badan-badan Peradilan
tingkat Pusat maupun Daerah (biasanya disampaikan
...penyampaian oleh Delegasi Pemuda/Wanita/Mahasiswa/Organisasi
suatu masalah keagarnaan/Organisasi Profesi dan lain-lain).
oleh masyarakat
kepada DPR baik Pada dasarnya penanganan suatu masalah oleh DPR, termasuk
yang berupa permasalahan-permasalahan yang disampaikan/diadukan oleh
surat pengaduan masyarakat kepada DPR, dilakukan oleh Komisi-komisi DPR dalam Forum
maupun delegasi Rapat Kerja/Dengar Pendapat dengan Pasangan Kerja Komisi yang
atau perorangan itu bersangkutan serta dalam Forum Rapat Dengar Pendapat Umum dengan
ada kalanya terjadi pihak-pihak yang dipandang perlu. Akan tetapi karena penyampaian suatu
dalam waktu DPR masalah oleh masyarakat kepada DPR baik yang berupa surat pengaduan
sedang reses,... maupun delegasi atau perorangan itu ada kalanya terjadi dalam waktu DPR
sedang reses, maka banyak masalah-masalah yang langsung ditangani
oleh Pimpinan DPR yang sedang berdinas piket.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 253
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
Bab IV.indd 253 11/21/19 18:13
