Page 258 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Penanganan langsung oleh Pimpinan DPR adalah sesuai
dengan ketentuan pasal 152 ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPR yang
menyatakan : “Pimpinan DPR menentukan apakah surat masuk tersebut
akan ditangani sendiri, atau diteruskan kepada Alat Kelengkapan DPR
lainnya dan atau Pimpinan Fraksi-fraksi”.
Masalah-masalah yang diteruskan Kepada Alat Kelengkapan
DPR lainnya pada umumnya masalah-masalah yang materinya
memerlukan pengalaman lebih lanjut, dan jika perlu dilakukan
peninjauan on the spot oleh Komisi yang membidangi permasalahannya,
seperti masalah Iikwidasi perkebunan dan sebagainya.
Jika masalahnya bersifat politis dan sangat peka serta dapat
mengganggu stabilitas politik, biasanya permasalahan tersebut
Jika masalahnya diteruskan kepada Pimpinan Fraksi-fraksi, seperti “Pernyataan
bersifat politis dan Keprihatinan” yang kemudian dikenal dengan istilah “Petisi 50”.

sangat peka serta Demikian juga masalah-masalah yang disampaikan oleh Lembaga-
dapat mengganggu lembaga keagamaan seperti Dewan Gereja Indonesia, Majelis Tinggi
stabilitas politik, Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN), Majelis Ulama Indonesia,
biasanya Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Djami’atul Muslimin dan sebagainya.
permasalahan Masalah-masalah yang ditangani langsung oleh Pimpinan
tersebut diteruskan DPR, ialah masalah-masalah yang materinya memerlukan penanganan
kepada Pimpinan secepatnya, karena permasalahannya menyangkut nasib seseorang/
Fraksi-fraksi sekelompok orang, atau akan menjadi terlambat penanganannya jika
ditangguhkan sampai Masa Sidang berikutnya untuk diserahkannya
kepada alat Kelengkapan yang membidanginya. Apabila penanganannya
memerlukan perhatian segera, biasanya Pimpinan DPR terlebih dahulu
mengecek kebenarannya, kemudian meneruskan permasalahannya
kepada Instansi yang bersangkutan untuk memperoleh perhatian
atau penyelesaian secepatnya. Tindakan pengecekan oleh Pimpinan
DPR terhadap benar tidaknya suatu permasalahan yang disampaikan
oleh masyarakat kepada DPR adalah penting, mengingat bahwa dalam
setiap bentuk tindakan DPR memerlukan ketepatan dan didukung oleh
alasan-alasan yang kuat.
Segi positif dari “Kebijaksanaan Pintu Terbuka” DPR
membuat Masyarakat merasakan adanya tempat atau lembaga untuk
menyampaikan pengaduan atas permasalahan yang timbul di dalam
masyarakat yang dirasakan tidak adil, tidak benar atau melanggar
hukum dan sebagainya. Ketua DPR Daryatmo pernah mengatakan
bahwa hal yang paling jelek ialah apabila rakyat tidak tahu kemana
mereka harus mengadu, sehingga pada suatu saat mereka mungkin

dpr.go.id 254

Bab IV.indd 254 11/21/19 18:13