Page 261 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 261

PER AN DPR D AN MUNCULNYA  KRITIK
                                                                                TERHAD AP  ORDE B ARU 19 77 - 1982



                                                         (3). RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan
                                                   Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.
                                                         •   RUU  tersebut  disampaikan  kepada  DPR  bersama-sama
                                                             dengan Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan
                                                             Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum
                                                             Pengadilan Tinggi Jakarta. Demikian pula pembahasan
                                                             dalam tingkat-tingkat pembicaraan dan lama pembahasan
                                                             di DPR serta penyampaian persetujuan dari DPR ke Presiden
                                                             atas kedua RUU tersebut dilaksanakan secara bersamaan
                                                             waktunya.
                                                         •   Disahkan dan diundangkan pada tanggal 3 Agustus 1978,
                                                             menjadi Undang-undang R.I. No. 6 Tahun 1978 tentang
                                                             Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan
                                                             Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar, Lembaran
                                                             Negara No. 36 Tahun 1978 dan Tambahan Lembaran Negara
                                                             Tahun 1978 No. 3125.


                                                         (4). RUU tentang Pengesaham Perjanjian antara Pemerintah
                                                   Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang
                                                   Ekstradisi.
                                                         •   RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat
                                                             Presiden  R.1.  No.  R.02/P.U./1/1978  tanggal  31  Januari
                                                             1978, pada Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1977-
                                                             1978. Dibahas dengan prosedur singkat/Short Cut  yaitu
                                                             Pembicaraan tingkat II ditiadakan, pembahasan dilakukan
                                                             tanggal 1 s/d 28 Februari 1978. Persetujuan DPR atas
                                                             RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang
                                                             disampaikan oleh Pimpinan DPR dengan Surat Pengantar No.
                                                             A.A7/KD/ 658/DPR-Rl/1978 tanggal 8 Maret 1978 kepada
                                                             Presiden.
                                                         •   Disahkan dan diundangkan pada tanggal 18 Maret 1978,
                                                             menjadi  Undang-undang  R.I.  No.  2 Tahun  1978 tentang
                                                             Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik
                                                             Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang
                                                             Ekstradisi, Lembaran Negara No. 12 Tahun 1978 dan
                                                             Tambahan Lembaran Negara Tahun 1978 No. 3117.


                                                         (5). RUU tentang Perubahan dan Tambahan atas Anggaran
                                                   Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978.





                           SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   257
                             REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         Bab IV.indd   257                                                                                          11/21/19   18:13
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266