Page 255 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

PER AN DPR D AN MUNCULNYA KRITIK
TERHAD AP ORDE B ARU 19 77 - 1982

Hasil pemeriksaan Bapeka, dapat digunakan oleh DPR sebagai
bahan untuk menilai pelaksanaan APBN oleh Pemerintah, apakah sesuai
atau tidak dengan haluan negara. Apabila hasil penyalahgunaan atau
penyelewengan oleh Pemerintah, maka sesuai dengan wewenang yang
dimilikinya, DPR dapat menolak atau melakukan amandemen terhadap
rancangan undang-undang APBN tahun berikutnya.
Melihat fungsi dan tugasnya maka Bapeka dapat dikatakan
sebagai mitra DPR yakni membantu DPR dalam hal pengawasan
terhadap jalannya pemerintahaan khususnya dalam hal penggunaan
keuangan negara. Selain dari ketentuan-ketentuan di atas, maka
hubungan antara DPR dengan Bapeka adalah dalam hal pengisian
jabatan anggota Bapeka seperti yang diatur dalam pasal 7 dan 8 ayat
(1) UU No.5/1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Pasal 7 : Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan
diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 8 Ayat (1) : Untuk setiap lowongan keanggotaan Badan Pemeriksa

Hubungan kerja Keuangan; oleh Dewan Perwakilan Rakyat diusulkan 3 (tiga)
antara Dewan orang calon.
Perwakilan Rakyat
dengan Dewan 4.5.4. Hubungan DPR dengan Dewan Pertimbangan
Pertimbangan Agung
Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR
Agung antara Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja

lain tercermin Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga Tinggi Negara,
dalam hal untuk maka Dewan Pertimbangan Agung termasuk dalam salah satu Lembaga
memperlancar Tinggi Negara yang mempunyai kedudukan sederajat dengan Lembaga
pelaksanaan Hak Negara Iainnya seperti DPR, MA, Bapeka.
Budget. Hubungan kerja antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan
Dewan Pertimbangan Agung antara lain tercermin dalam hal untuk
memperlancar pelaksanaan Hak Budget. Oleh karena itu, DPR
periode ini dapat mengundang Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung
untuk mengadakan Rapat Kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat
guna membahas anggaran pendapatan dan belanja negara Dewan
Pertimbangan Agung jika sekiranya dibutuhkan.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 251
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab IV.indd 251 11/21/19 18:13