Page 269 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

PER AN DPR D AN MUNCULNYA KRITIK
TERHAD AP ORDE B ARU 19 77 - 1982

(8). RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980.
• RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat
Presiden No. R.02/P.U./IV/1980 tanggal 8 April 1980, pada
Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1979/1980.
• Dibahas dengan prosedur singkat/Short Cut yaitu dengan
meniadakan pembicaraan tingkat II. Pembahasandimulai
tanggal 21 Mei 1980 sampai dengan tanggal 20 Juni 1980.
Persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi
Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada
Presiden R.I. dengan Surat Pengantar No. Cl.01/K-D/1956/
DPR-Rl/80 tanggal 20 Juni 1980.
• Disahkan dan diundangkan pada tanggal 28 Juni 1980,
menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 1980 tentang
Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980, Lembaran
Negara No. 38 Tahun 1980 dan Tambahan Lembaran Negara
Tahun 1980 No.3167.

(9). RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan
Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang.
• RUU lersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat
Presiden No. R.03/P.U./V/1980 tanggal 28 Mei 1980, pada
Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 1979/1980, bersama-
sama dengan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi
Palangkaraya dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan
Tinggi Banjarmasin dan RUU tentang Pembentukan
Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Perubahan Wilayah
Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.
• Dibahas dengan prosedur singkat/Short Cut yaitu tanpa
melalui pembicaraan tingkat II dan dibahas pada Masa
Persidangan ke IV Tahun Sidang 1979/1980. Persetujuan DPR
atas RUU tersebut menjadi Undang-undang disampaikan
oleh Pimpinan DPR kepada Presiden R.I. pada tanggal 23
Juli 1980.
• Disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 1980,
menjadi Undang-undang R.I. No. 7 Tahun 1980 tentang
Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Perubahan
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang, Lembaran

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 265
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab IV.indd 265 11/21/19 18:13