Page 270 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Negara No. 42 Tahun 1980 dan Tambahan Lembaran Negara
Tahun 1980 No. 3170.

(10). RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangkaraya
dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
• Sebagaimana dimaksud pada Nomor 9, RUU tersebut dikirim
kepada DPR bersama-sama dalam satu Amanat Presiden R.I.
demikian pula tingkat-tingkat pembahasan di dalam DPR
dan penyampaian kepada Presiden R.I.
• Disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 1980, menjadi
Undang-undang R.I. No. 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan
Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Perubahan Wilayah
Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Lembaran Negara
No. 43 Tahun 1980 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun
1980 No. 3171.

(11). RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung
Karang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.
• RUU ini dikirim kepada DPR bersama-sama dengan 2 RUU
tersebut angka 9 dan 10 dalam satu Amanat Presiden R.I.
demikian pula tingkat-tingkat pembahasan di dalam DPR
dan penyampaian kepada Presiden R.I. dilakukan secara
bersama-sama.
• Disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 1980, menjadi
Undang-undang R.I. No. 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan
Pengadilan ‘I’inggi Tanjung Karang dan Perubahan Wilayah
Hukum Pengadilan Tinggi Palembang, Lembaran Negara
No. 44 Tahun 1980 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun
1980 No. 3172.

4.7.4. Tahun Sidang 1980 - 1981
DPR telah dapat menyelesaikan 10 (sepuluh) RUU menjadi
Undang-undang, yaitu:
(1). RUU tentang Perubahan dan Penambahan beberapa pasal
dalam KUHP (pidana) bertalian dengan perbuatan Suap Menyuap dalam
bidang Olah Raga.
• RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan
AmanatPresiden R.I. No. R.03/P.U./V/1980 tanggal 28 Mei
1980, pada Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 1979-1980.

dpr.go.id 266

Bab IV.indd 266 11/21/19 18:13