Page 271 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

PER AN DPR D AN MUNCULNYA KRITIK
TERHAD AP ORDE B ARU 19 77 - 1982

• Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan dari
tanggal 30 Juni 1980 sampai dengan tanggat 5 Juli 1980 dan
persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi
Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada
Presiden R.I. dengan Surat Pengantar tanggal 7 Juli 1980.
• Disahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Oktober 1980
menjadi Undang-undang R.I. No. 11 Tahun 1980 tentang
Tindak Pidana Suap, Lembaran Negara No. 58 Tahun 1980
dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1980 No. 3178.

(2). RUU tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama
Dharma.
• RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat
Presiden R.I. No. R.04/P.U./VI/1980 tanggal 3 Juli 1980 pada
Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 1979-1980.
• Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan dengan
prosedur singkat/Short Cut yaitu pembicaraan tingkat II
ditiadakan. Pembahasan dimulai pada tanggal 25 Juni 1980
sampai dengan tanggal 5 Juli 1980. Persetujuan DPR atas
RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang
disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan
Surat Pengantar No. AC4/KD/n 2190/DPR-Rl/1980 tanggal
7 Juli 1980.
• Disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Agustus 1980
menjadi Undang-undang R.I. No. 10 Tahun 1980 tentang
Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma,
Lembaran Negara No. 45 Tahun 1980 dan Tambahan
Lembaran Negara Tahun 1980 No. 3173.

(3). RUU tentang Jalan.
• RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat
Presiden R.I. No. R.05/P.U./IX/1980 tanggal 29 September
1980, pada Masa Persidangan ke I Tahun Sidang 1980-1981.
• Dibahas melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan dari tanggal
4 Oktober 1980 sampai dengan tanggal 18 Desember 1980
dan persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan
menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR
kepada Presiden dengan Surat Pengantar No. AB.4/KD/
DPR-Rl/1980 tanggal 23 Desember 1980.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 267
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab IV.indd 267 11/21/19 18:13