Page 277 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

PER AN DPR D AN MUNCULNYA KRITIK
TERHAD AP ORDE B ARU 19 77 - 1982

• Disahkan dan diundangkan pada tanggal 11 Maret 1982.
menjadi Undang-undang R.I. No. 5 Tahun 1982 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
1982/1983, Lembaran Negara No. 13 Tahun 1982 dan
Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3216.

(5). RUUtentang Ketetentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
• RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat
Presiden R.I. No. R.01/P.U./I/1982 tanggal 12 Januari 1982,
pada Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1981-1982.
• Dibahas dalam 4 (empat) tingkat pembicaraan, pembicaraan
tingkat III dilakukan oleh sebuah
• Panitia Khusus, Pembahasan dimulai pada tanggal 22 anuari
1982 sampai dengan 25 Februari 1982 dan persetujuan DPR
atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang
dilaksanakan dalam rapat Paripurna tanggal 25 Februari 1982.
• Disahkan dan diundangkan pada tanggal 11 Maret 1982,
menjadi Undang-undang R.I. No. 4 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan
Hidup, Lembaran Negara No. 12 Tahun 1982 dan Tambahan
Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3215.

(6). RUU tentang Hak Cipta. 220
• RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat
Presiden R.I. No. R.02/P.U./I/1982 tanggal 12 Januari 1982,
pada Masa Persidangkan ke III Tahun Sidang 1981-1982.
• Dibahas dalam 4 (empat) tingkat pembicaraan, pembicaraan
tingkat III dilakukan sebuah Panitia Khusus. Pembahasan dimulai
pada tanggal 22 Januari 1982 sampai dengan tanggal 26 Februari
1982 dan persetujuan DPR atas RUU tersebut untuk disahkan
menjadi Undang-undang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada
Presiden dengan Surat Pengantar tanggal 27 Februari 1982.

220 Lahirnya Undang-undang tentang Hak Cipta sebagai pengganti dari “Auteurswet 1912”. Kegiatan-
kegiatan kearah dibuatnya Undang-undang tentang Hak Cipta sudah dimulai “sejak tahun 1958,
dilanjutkan dengan kegiatan di tahun 1966, tahun 1968, tahun 1972, tahun 1973 dan melalui suatu
pertemuan ilmiah di tahun 1975, dikunci dengan kegiatan Panitia Interdepartemental di tahun
1976 yang bekerja selama satu tahun penuh”, demikian hal-hal yang dapat disimpulkan dari
Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Hak Cipta tersebut di depan
rapat Paripurna terbuka DPR pada tangga 23Januari 1982. Lihat, Beberapa Catatan Atas RUU
Tentang Hak Cipta, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1971—1982. Sekretariat
Jenderal DPR-RI, 1983. Hal. 355—362.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 273
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab IV.indd 273 11/21/19 18:13