Page 283 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

PER AN DPR D AN MUNCULNYA KRITIK
TERHAD AP ORDE B ARU 19 77 - 1982

4. Hubungan ABRI dengan politik.
5. Kedudukan dan fungsi Polri sebagai unsur ABRI.
6. Fungsi Polri dalam hubungan dengan Departemen
Pertahanan.
7. Cadangan T.N.I.
8. Rakyat terlatih dan perlindungan masyarakat.
9. Ketentuan tentang pendayagunaan sumber daya alam dan
prasarana nasional.
10. Struktur pembinaan pertahanan negara.
11. Ketentuan tentang mobilisasi dan demobilisasi.

Pembicaraan Tingkat II (Pemandangan Umum Para Anggota)
diadakan dalam Rapat Paripurna tanggal 14 Mei 1982 dengan Ketua
Rapat Wakil Ketua DPR R. Kartidjo, dari pihak Pemerintah hadir
Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata
Jenderal M. Jusuf. Pembicaraan Tingkat II (Jawaban Pemerintah) atas
RUU tersebut diadakan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 21 Juni
1982, dengan Ketua Rapat Wakil Ketua DPR R. Kartidjo, dari pihak
Pemerintah hadir Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan
Bersenjata, Jenderal M. Jusuf. Pembicaraan Tingkat III dilakukan oleh
Panitia Khusus RUU Bidang Pertahanan Negara, dengan H.A. Manaf
Lubis sebagai Ketua. RUU yang semula disebut RUU tentang Pokok-
pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia, diubah menjadi RUU
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara
Republik Indonesia. Panitia Khusus menjelaskan bahwa sehubungan
dengan beratnya materi RUU tersebut dan waktu yang tersedia tidak
mencukupi, maka tiga RUU lainnya, yaitu :
• RUU tentang ABRI Sukarela.
• RUU tentang ABRI Wajib.
• RUU tentang Cadangan T.N.I.
belum sempat dibicarakan oleh Panitia Khusus dan diharapkan
dapat diselesaikan oleh DPR hasil Pemilihan Umum 1982.
Pembicaraan Tingkat IV (kata akhir Fraksi-fraksi serta
pengambilan keputusan) diadakan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal
6 September 1982, dengan Ketua Rapat Wakil Ketua DPR R. Kartidjo,
didampingi Wakil Ketua DPR Drs. Hardjantho Sumodisastro, dari pihak
Pemerintah hadir Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia, Jenderal M. Jusuf. Persetujuan DPR atas
RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang disampaikan

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 279
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab IV.indd 279 11/21/19 18:13