Page 284 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 284
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan surat pengantar No.
Bl.07/K-D/1942/DPR-RI/1982 tanggal 6 September 1982. Disahkan
dan diundangkan pada tanggal 19 September 1982 menjadi Undang-
undang R.I. No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertahanan Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara No. 51 Tahun
1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3234.
(21). RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11
Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1967.
• RUU tersebut disampaikan kepada DPR dengan Amanat
Presiden R.I. No. R.06/P.U./V/1982 tanggal 13 Maret 1982,
pada Masa Persidangan IV tahun Sidang 1981-1982.
• Pembahasan RUU tersebut dilakukan oleh sebuah Panitia
Khusus. Dilakukan mulai tanggal 27 Mei 1982 sampai
dengan tanggal 7 September 1982. Persetujuan DPR atas
RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang
disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan
surat pengantar tanggal 10 September 1982.
• Disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 September 1982
menjadi Undang-undang R.I. No. 21 Tahun 1982 tentang
Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1967, Lembaran Negara
No. 52 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun
1982 No. 3235.
Hingga akhir masa tugas DPR-RI Periode 1977—1982, masih
ada 4 (empat) RUU yang sudah disampaikan oleh Presiden kepada DPR
periode 1977-1982 tetapi belum dapat diselesaikannya yaitu:
1. RUU tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sukarela.
2. RUU tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Wajib.
3. RUU tentang Cadangan Tentara Nasional Indonesia.
4. RUU tentang Pengadilan dalam Iingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara disampaikan kepada DPR dengan Amanat
Presiden R.I. No. R.07/P.U./V/1982 tanggal 3 Mei 1982.
Ke 4 (empat) RUU tersebut pembahasannya telah dibahas sampai
tingkat III tetapi sampai pada saat keanggotaan DPR periode 1977-1982
dpr.go.id 280
Bab IV.indd 280 11/21/19 18:13