Page 295 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 295
PER AN DPR D AN MUNCULNYA KRITIK
TERHAD AP ORDE B ARU 19 77 - 1982
Pada tanggal 24 November 1979 muncul di DPR Usul lnterpelasi
H.M. Syafii Sulaiman dkk tentang Normalisasi Kehidupan Kampus. Usul
lnterpelasi ini ditandatangani oleh 25 Anggota Dewan dan didukung oleh
2 Fraksi yaitu Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia. 228
Sebelum dilaksanakan rapat Badan Musyawarah tanggal 31
Januari 1980 yang membahas proses lanjutan dari Usul Interpelasi ini,
maka Pimpinan DPR telah mengadakan lobbying dengan Pimpinan Fraksi
pada tanggal 22 dan 26 Januari 1980. Tidak ada kata mufakat di kalangan
Fraksi-fraksi tentang perlakuan atas surat H.M. Syafii Sulaiman tersebut.
Dalam rapat Badan Musyawarah tanggal 31 Januari 1980, sesuai
dengan keputusan Lobbying tersebut, kepada H.M. Syafii Sulaiman
diminta memberikan penjelasan atas surat yang telah disampaikan. Setelah
yang bersangkutan memberikan penjelasan, maka Fraksi memberikan
Tidak ada kata pendapatnya mengenai usul Tersebut. Setelah diadakan schorsing, dan
mufakat di kalangan belum juga dapat diambil kata mufakat mengenai usul H.M. Syafii Sulaiman
Fraksi-fraksi tentang untuk memberi penjelasan tambahan dalam rapat Paripurna, maka akhirnya
perlakuan atas surat di dalam rapat Badan Musyawarah tanggal 31 Januari 1980 diadakan
H.M. Syafii Sulaiman pengambilan keputusan dengan suara terbanyak rnengenai masalah ini,
tersebut. dan hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
• 17 orang setuju ada penjelasan tambahan dari Interpelant.
• 27 orang tldak setuju adanya penjelasan tambahan oleh
lnterpelant.
Pengambilan keputusan atas Usul Interpelasi H.M. Syafii
Sulaiman dkk. mengenai NKK dengan demikian selanjutnya dilakukan
dalam rapat Paripurna tanggal 11 Februari 1980. Setelah dihitung,
hasilnya adalah sebagai berikut :
• 279 orang anggota tidak menyetujul atau menolak Usul
Interpelasi H.M. Syafii Sulaiman dkk. untuk dijadikan Usul
Interpelasi DPR.
• 101 orang anggota menyetujui Usu! lnterpelasi H.M. Syafii
Sulaiman dkk. dijadikan Usul Interpelasi DPR.
Dengan hasil keputusan tersebut, maka berarti Usul Interpelasi
H.M. Syafii Sulaiman tidak dapat menjadi Usul Interpelasi DPR.
Karenanya, maka pemerosesannya hanya berhenti sampai di sini.
228 Isi selengkapnya dari usul interpelasi terhadap kebijakan NKK, lihat lampiran.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 291
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
Bab IV.indd 291 11/21/19 18:13
