Page 300 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

pelaksanaan Pemilu sebelumnya (Pemilu 1977) belum diselenggarakan
pemilihan umum karena baru berintegrasi dengan Indonesia pada 17
Juli 1976. Dalam PP No. 41 Tahun 1980 Pasal 163 ayat (1) disebutkan,
bahwa Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR dan DPRD Tingkat
I. Selanjutnya, dalam Pasal 164 ayat (1) disebutkan bahwa “Jumlah
Anggota DPR yang dipilih dalam Pemilihan Umum bagi Daerah
Pemilihan Timor Timur sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang
dan tidak diambilkan dari jumlah anggota DPR yang dipilih bagi
Daerah-daerah Pemilihan di luar Timor Timur. Adapun pengambilan
4 orang anggota tersebut adalah dari hasil pengangkatan anggota
...pada 12 Agustus DPR Golongan Karya non-ABRI yang berjumlah 25 orang.” Selain itu,
1981 dibentuk terjadi perubahan dalam hal badan penyelenggaranya. Kali ini, Dewan
pula sebuah Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum (LPU) diketuai oleh Menteri
lembaga, yang Kehakiman dan anggotanya diambil dari unsur ABRI serta partai politik
dikenal sebagai dan Golkar. Peran partai politik dan Golkar juga lebih ditingkatkan,
Panitia Pengawas terutama di bidang pelaksanaan dan pengawasan, dari tingkat pusat

Pelaksanaan sampai daerah.
(Panwaslak) Selain itu, pada 12 Agustus 1981 dibentuk pula sebuah lembaga,
Pemilu. yang dikenal sebagai Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak)
Pemilu. Lembaga ini bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu
dan meminimalisir kecurangan saat pemilu. Panwaslak diketuai
229
oleh Jaksa Agung dan melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu
anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dalam wilayah kerja
masing-masing. Pembentukan Panwaslak tersebut hanya menampung
permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat dan kontestan
pemilu, bukan menangani masalah kriminal dan pidana terkait pemilu.
Setelah dibentuk Panwaslak, seluruh protes partai politik (parpol) bisa
diselesaikan melalui mekanisme musyawarah.
Semua perubahan itu merupakan bentuk respons pemerintah
dan DPR, yang didominasi Golkar dan ABRI, menyusul adanya
ketidakpuasan atas pelaksanaan Pemilu 1971 dan 1977, berupa
pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara oleh petugas pemilu
dan makin masif pada Pemilu 1977, sehingga memicu munculnya
protes dari berbagai kalangan mengenai penyelenggaraan pemilu dan
pelanggarannya. Dengan demikian, pelaksanaan dan hasil Pemilu 1982
diharapkan bakal lebih berkualitas dan terpercaya. Apalagi, Golkar

229 Kompas, 13 Agustus 1981.

dpr.go.id 298

Bab V.indd 298 11/21/19 18:19