Page 308 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

(Irja), Jussac MR Wirosoebroto (DI Yogyakarta), Drs. Sumiskun (Jabar,
bekas Wakil Ketua DPR 1971-1977). Di Fraksi Persatuan Pembangunan
(F-PP), tokohnya yang selama ini sering mengisi pemberitaan pers, tapi
dlam DPR periode 1982-1987 hilang ternyata cukup banyak. Misalnya,
HM Jusuf Hasyim, H. Imron Rosadi, SH, Drs. H. Rachmat Muljomiseno,
Drs. A. Chalik Ali, H. Saifuddin Zuhri, H. Aminuddin Aziz. Drs. HA
Zaidan Djauhary, KH Masjkur (Wakil Ketua MPR/DPR 1977-1982), dan
tokoh muda Drs. Moh Husnie Thamrin (eksponen Angkatan 66/Ketua

Sedangkan, KH Umum KAPPI).
Masjkur konon Beberapa nama tersebut sebelumnya meramaikan persoalan
minta ditempatkan penyusunan DCS PPP serta banyak diberitakan dalam “kemelut” dalam
di urutan tidak tubuh partai ini antara unsur NU (Nadhlatul Ulama) dan MI (Muslimin
jadi karena ingin Indonesia). Sedangkan, KH Masjkur konon minta ditempatkan di urutan
tidak jadi karena ingin istirahat, sekaligus memberikan kesempatan
istirahat, sekaligus kepada tenaga muda. Lain halnya dengan Husnie Thamrin yang kali ini
memberikan berada di daerah pemilihan Kalimantan Tengah di urutan No. 2, hilang

kesempatan kepada dari peredaran karena PPP hanya memperoleh satu kursi, padahal pada
tenaga muda. 1977 mempunyai dua kursi. Dalam DPR periode 1982-1987, ia mewakili
daerah Riau.

5. 2. KEANGGOTAAN

Keanggotaan DPR-RI hasil pemilu dan hasil pengangkatan
tersebut kemudian diresmikan Presiden berdasarkan Surat Keputusan
Presiden No. 150/M Tahun 1982 tanggal 14 September 1982. Pelantikan
dan pengambilan sumpah/janji anggota DPR dan MPR berlangsung
pada Jumat, 1 Oktober 1982 dan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung
Mudjono. Dari 460 orang anggota DPR, ternyata yang dilantik sebanyak
448 orang, sedangkan sisanya, yakni 12 orang, tidak hadir. Upacara
berlangsung di Ruang Graha Sabha Paripurna pada pukul 10.00 sampai
dengan pukul 10.25 WIB dan disaksikan oleh Presiden Soeharto, Wakil
Presiden Adam Malik, para ketua lembaga tinggi negara, para menteri
Kabinet Pembangunan III, para kepala perwakilan negara sahabat, serta
para undangan lainnya.

dpr.go.id 306

Bab V.indd 306 11/21/19 18:19