Page 322 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

8. Komisi VIII membidangi Departemen Kesehatan, Departemen
Sosial, Peranan Wanita dan BKKBN. Pimpinannya, Ketua
F-PP, Wakil-wakil Ketua berturut-turut: F-ABRI, F-KP, F-KP,
dan F-PP.
9. Komisi IX membidangi Departemen Agama, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.
Pimpinannya, ketua : F-KP, Wakil-wakil Ketua berturut-turut:
F-ABRI, F-KP, FDI dan F-PP.
10. Komisi X membidangi PPN, KLH, Riset dan Teknologi,
Bappenas, BPPI, LIPI, BPS, Batan, BKSPN, Lapan dan DPAN-
RAI. Pimpinannya, Ketua : F-ABRI, F-KP, F-KP dan F-PP.
11. Komisi APBN, membidangi semua Departemen dan non-
departemen. Pimpinannya, Ketua : F-ABRI, Wakil-wakil Ketua
berturut-turut: F-KP, F-KP, FDI dan F-PP.
12. Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSP), urusan hubungan
dan kerjasamanya dengan parlemen Negara lain. Pimpinannya,
Ketua: F-KP, Wakil-wakil Ketua berturut-turut: F-ABRI, F-KP,
FDI, dan F-PP.
13. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), urusan rumah tangga
DPR, anggaran dan agenda persidangan. Pimpinannya Ketua
: F-KP, Wakil-wakil Ketua berturut-turut: F-ABRI, F-KP, FDI
dan F-PP.

Dari 13 komisi (termasuk BKSAP dan BURT), F-PP mendapat tiga
ketua, F-PDI satu, F-ABRI dua, yang tujuh lagi jatahnya F-KP. Setiap
pergantian pimpinan komisi berlangsung, F-PP mengalami perpecahan
sebagai akibat terjadinya kemelut dalam tubuh DPP-PPP. Untuk tahun
sidang 1985-1986, kegoncangan dalam F-PP terlihat ketika menetapkan
susunan pimpinan komisi-komisi dari F-PP.
Ketika Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 28 Agustus 1985 yang
dipimpin Wakil Ketua M. Kharis Suhud, terjadi kejutan di kalangan
anggota dan F-PP. Pada sidang tersebut H. Kharis Suhud mengumumkan
susunan pimpinan F-PP yang belum pernah dimusyarawahkan. Satu
jam kemudian, Nurhasan Ibnu Hadjar dan Djafar Siddiq mengirimkan
surat kepada pimpinan DPR yang mengatakan susunan F-PP tersebut
tidak sah dan melanggar konstitusi karena belum dibicarakan dan
belum disahkan DPP-PPP. Harian Kompas terbitan 29 Agustus 1985
dengan judul “Susunan Baru Pimpinan F-PP Dianggap Kontroversial“,
mengawali beritanya seperti berikut ini.

dpr.go.id 320

Bab V.indd 320 11/21/19 18:19