Page 323 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 323

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
                                                                       REPUBLIK  INDONE SIA  PERIODE 1982- 1987



                                                                    “Luka lama” yang dialami Fraksi Persatuan
                                                               Pembangunan  (F-PP)  di  DPR  seolah  kambuh
                                                               kembali,  setelah  pimpinan  DPR  dalam  Sidang
                                                               Paripurna hari Rabu mengumumkan susunan dan
                                                               personalia pimpinan F-PP yang baru.


                                                         Kemelut dalam tubuh F-PP masih terlihat pada persidangan
                                                   berikutnya (Kamis dan Jumat) ketika acara penetapan pimpinan komisi-
                                                   komisi jatah F-PP. Dalam beberapa komisi timbul dua calon (calon
                                                   rangkap) dari F-PP. Pimpinan F-PP dengan surat nomor : KA.01/591/F.
                                                   Perst/VIII/1985, tanggal 28 Agustus 1985, yang ditandatangani Drs.
                                                   Sudardji (Ketua) dan Drs. H.B.T. Achda (Sekretaris) telah menetapkan
                                                   nama-nama calon pimpinan setiap komisi. Tetapi di dalam persidangan
                                                   nama-nama calon itu mendapat tantangan. Perincian nama-nama
                                                   calon tersebut adalah sebagai berikut : Di Komisi I, jurubicara F-PP
                           Saat terpilih,          Mustafa Hafaz mengajukan Drs. H.M. Zamroni sebagai Ketua, tapi
                       Amirmachmud                 pembicara F-PP H. Ali Thamrin, S.H. mengajukan calon Des. H. Romas
                      masih menjabat               Djajaseputra. Akhirnya, dilakukanlah voting (pemungutan suara) di
                      sebagai Menteri              kalangan anggota Komisi I, Drs. H. M. Zamroni terpilih sebagai Ketua.
                        Dalam Negeri,              Kasus yang hamper sama terjadi juga di Komisi VII dan XI. Di Komisi
                  jabatan di lembaga               VII, Pimpinan F-PP menunjuk H.M. Dasrif Nasution sebagai ketua
                        eksekutif yang             akan tetapi Ketua Umum DPP, PPP Dr. H.J. Naro, S.H., menunjuk

                   dipegangnya sejak               Thaheransyah Karim. Setelah diadakan urun rembug oleh Pimpinan
                                     1969.         DPR  (Drs.  Hardjantho  Sumodisastro),  akhirnya  disepakati  H.M.
                                                   Dahrid Nasution sebagai Ketua Komisi VII. Di Komisi XI, Pimpinan
                                                   F-PP menunjuk Drs. H.M. Abdul Gani, MA sebagai Wakil Ketua, tetapi
                                                   kelompok  dari  DPP  PPP  menunjuk  Soelaiman  Fadili,  BA.  Setelah
                                                   diadakan urun rembug oleh Pimpinan DPR (H. Nuddin Lubis) dengan
                                                   kedua calon, akhirnya terpilihlah Drs. H.M. Abdul Gani, MA sebagai
                                                   Wakil Ketua.
                                                         Saat terpilih, Amirmachmud masih menjabat sebagai Menteri
                                                   Dalam Negeri, jabatan di lembaga eksekutif yang dipegangnya sejak
                                                   1969. Salah satu dari tiga jenderal AD yang berperan penting di balik
                                                   lahirnya Supersemar pada 11 Maret 1966 ini dikenal sebagai seorang
                                                   loyalis Presiden Soeharto karena kedekatan hubungannya dengan
                                                   penguasa Orde Baru tersebut sejak sama-sama masih menjadi tentara.
                                                   Selama memimpin Departemen (kini Kementerian) Dalam Negeri,
                                                   yang mengawasi pemerintahan daerah dan organisasi-organisasi
                                                   tingkat lokal, Amirmachmud mengembangkan reputasi sebagai orang





                           SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   321
                             REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         Bab V.indd   321                                                                                           11/21/19   18:19
   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328