Page 325 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987

maju dan pesat. Kendati demikian, terbukanya itu harus dengan
prinsip. Kalau orang ingin mempersoalkan pemerintahan, ukurannya
harus ada. Misalnya, Pelita dan GBHN. Ukuran lainnya secara moral
dan moril adalah Pancasila, UUD 1945, sistem politik, serta selalu harus
dikaitkan dengan wawasan Nusantara. Bagi mereka yang ekstrem,
yang mau membicarakan buan pelaksanaan dari Pancasila, tidak perlu
dilayani oleh DPR.
Keinginannya melanjutkan kebijakan Adam Malik tersebut
kembali ia ungkapkan setelah terpilih secara aklamasi sebagai
Ketua DPR/MPR. Kepada para wartawan, dia menyatakan bahwa
Pimpinan DPR/MPR periode 1982-1987 bertekad untuk melanjutkan
kebijakan “pintu terbuka”. Ditegaskannya, bahwa politik pintu terbuka
tersebut harus dengan catatan agar tidak ngelantur. Catatan yang
dimaksudkannya ialah berpegang pada prinsip masih dalam batas-
batas Pancasila, hukum, dan kepentingan rakyat. Dia pun tidak akan
segan-segan memberikan koreksi bila ada yang menyimpang.
Presiden Soeharto
Ternyata, komitmen pimpinan baru DPR/MPR melanjutkan
mengharapkan kebijakan politik pintu terbuka tersebut mendapat dukungan dari
kebijakan yang Presiden Soeharto. Hal ini terungkap saat Pimpinan DPR/MPR yang
dilakukan DPR baru terbentuk, dipimpin ketuanya, Amirmachmud, mengadakan

itu tetap saja kunjungan guna memperkenalkan diri dan mengadakan konsultasi
dilangsungkan. dengan Presiden di Bina Graha pada 4 Oktober 1982. Presiden
Soeharto mengharapkan kebijakan yang dilakukan DPR itu tetap saja
dilangsungkan. Meskipun demikian, harus mempunyai prinsip jangan
ngawur dan jangan seperti tong sampah. Amirmachmud mengatakan,
prinsip yang dibawa ke DPR adalah berdasarkan Pancasila dan UUD
1945, dengan pelaksanaannya GBHN. Prinsip pintu terbuka itu tidak
membawa kotoran atau racun ke dalam forum pembicaraan. Presiden
menginginkan agar DPR berani meluruskan apa yang seharusnya lurus
kepada jalan yang lurus.
Rangkap jabatan eksekutif dan legislative sekaligus yang
disandang Amirmachmud baru berakhir pada 13 November 1982,
yakni saat ia menserahterimakan jabatan Mendagri kepada Menteri
Sekretaris Negara Sudharmono.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 323
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab V.indd 323 11/21/19 18:19