Page 326 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

5.4. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN
WEWENANG

Kedudukan, tugas, dan wewenang DPR-RI hasil Pemilu 1982
sama dengan kedudukan, tugas, dan wewenang DPR hasil Pemilu 1971
dan 1977. Itu sebabnya, di sini hanya dikemukakan kedudukan keuangan
Pimpinan dan Anggota DPR-RI.

5.4.1. Kedudukan Keuangan
Kedudukan Keuangan Pirnpinan dan Anggota DPR RI periode
1982 1987 berdasarkan atas UU No.12 Tahun 1980 tentang Hak
Keuangan/ Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/
Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara yang pelaksanaannya
selama periode tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) tahap. Hal ini
terjadi karena selama periode 1982 1987 Pimpinan dan Anggota DPR RI
mendapatkan 1 (satu) kali perubahan/perbaikan gaji pokok. Adapun
tahapan dimaksud:
1. Tahap Periode 1982-1985
Hak Keuangan untuk Pimpinan dan Anggota DPR RI selama
periode tersebut rneliputi:
a. Gaji Pokok
Pelaksanaan UU No.12/1980 di atas diatur dalam
PP No. 44/1980 tentang Perubahan Atas PP No.15 tahun
1974 tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Lembaga Tertinggi/
Tinggi Negara yang menyebutkan bahwa gaji Pokok untuk:
1. Ketua DPR RI sebesar Rp 250.000,-
2. Wakil Ketua DPR RI sebesar Rp 230.000,-
3. Anggota DPR RI sebesar Rp 210.000,-

b. Tunjangan Perbaikan Penghasilan
Sesuai dengan PP No. 47/1980 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1980 tentang
Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi
Pegawai Negeri dan Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota DPR RI berhak untuk mendapatkan tunjangan
perbaikan penghasilan sebesar 60% dari gaji pokok.

dpr.go.id 324

Bab V.indd 324 11/21/19 18:19