Page 331 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987

antaranya, disebabkan adanya perubahan jumlah anggota DPR-RI dari
PDI, dari 29 orang (Pemilu 1977) menjadi 24 orang. Akibatnya, ada 10
pasal yang mengalami perubahan, yakni pasal-pasal yang menyebutkan
penandatanganan sesuatu usul yang harus “ditandatangani
oleh sekurang-kurangnya 30 orang anggota” diubah menjadi
“ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 20 orang anggota”.
Perubahan jumlah penandatanganan suatu usul ini menjadi
lebih penting artinya dalam hal pengajuan usul paket calon Pimpinan
DPR-RI. Sebab, apabila jumlah penandatanganannya harus 30
orang, seperti ketentuan Tata Tertib DPR-RI sebelurnnya, berarti
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, yang jumlah anggotanya 24
orang itu, tidak dapat mengajukan usul paket calon Pimpinan DPR-RI.
Perubahan lainnya ialah yang menyangkut konsideran menim bang,
yang semula berbunyi “yang keanggotaannya diresmikan tanggal
Perubahan jumlah 1 Oktober 1977” diubah menjadi “yang.keanggotaannya diresmikan

penandatanganan tanggal 1 Oktober 1982”.
suatu usul Dengan melalui pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR-
ini menjadi RI dan Pimpinan Fraksi-fraksi, maka telah dipero1eh kesepakatan
lebih penting tentang susunan keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan Peraturan

artinya dalam Tata Tertib DPR-RI, sebanyak 46 orang anggota dari semua fraksi.
hal pengajuan Pembentukan Panitia Khusus ini dituangkan dalam SK.DPR-RI
usul paket calon Nomor: 5/DPR-RIIIl/1982-1983 tanggal 19 Oktober 1982. . Selanjutnya,
Pimpinan DPR-RI. dalam rapatnya yang pertama pada 20 Oktober 1982, Panitia Khusus
tersebut telah memilih pimpinan yang terdiri atas lima orang dengan
Warsito Puspoyo, SH. Dari F-KP sebagai ketuanya.
Penetapan Pimpinan Panitia Khusus ini dituangkan dalam
SK.Pimp.DPR-RI No. 2/Pimp/11/1982-1983 tanggal 20 Oktober 1982.
Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib yang dibentuk
oleh DPR pada 19 Oktober 1982 tersebut diberi kuasa penuh untuk
menyusun Peraturan Tata Tertib DPR-RI, yang akan disahkan
oleh Rapat Paripuma DPR-RI. Mereka diharapkan sudah dapat
menyelesaikan tugasnya selarnbat-lambatnya pada akhir bulan
Desember 1982. Namun, karena DPR telah mengakhiri Masa Sidang
pertamanya pada 11 Desember 1982 untuk memasuki Masa Reses,
sedangkan pada tanggal tersebut Panitia Khusus temyata belum
dapat menyelesaikan tugasnya, maka pada tanggal tersebut DPR
telah memperpanjang masa kerja Panitia Khusus sampai akhir
bulan Februari 1983. Perpanjangan Masa Kerja tersebut dituangkan
dalam Surat Keputusan DPR-RI No.: 7/DPR-RI/1111982-1983 tanggal

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 329
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab V.indd 329 11/21/19 18:19