Page 333 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987

Adapun pelaksanaan beberapa pasal Peraturan Tata Tertib DPR
yang memerlukan pengaturan yang luwes di dalam pelaksanaannya
ataupun yang realisasinya tidak sepenuhnya sama seperti apa yang
tersurat dalam pasal-pasal yang bersangkutan adalah antara lain:

1. Pasal 4 ayat (1) huruf e
Dalam pasal ini diatur, bahwa DPR mempunyai wewenang dan
tugas untuk membahas basil pemeriksaan at.as pertanggungjawaban
keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan. Di dalam realisasinya pembahasan basil Pemeriksaan atas
Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang diberitahukan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan, ditangani sepenuhnya oleh Komisi APBN DPR.
APBN di samping tugasnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59, Komisi APBN bertugas pula menampung dan mempelajari
Hasil Pemeriksaan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan serta
apabila dipandang perlu mempergunakannya sebagai bahan dalam
rangka melaksanakan wewenang dan tugas DPR. Namun demikian,
pembahasan Hasil Pemeriksaan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan
Komisi APBN (Haptah BPK) oleh Komisi APBN tidak ditangani secara khusus, hanya
bertugas pula dipergunakan sebagai referensi pada saat membahas RUU Tambahan
menampung dan Perubahan APBN (RUU TPAPBN) dan RUU Perhitungan Anggaran
dan mempelajari Negara (RUU PAN) dan apabila dipandang ada hal-hal yang dianggap
Hasil Pemeriksaan menonjol, maka masalahnya dikemukakan pada saat Komisi APBN

Tahunan Badan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan.
Pemeriksa Haptah BPK selain diserahkan kepada Komisi APBN untuk
Keuangan... menampung dan mempelajarinya, diserahkan pula kepada Pimpinan
Fraksi, dan Pimpinan-pimpinan Alat Kelengkapan yang lain

2. Pasal 7 ayat (1) huruf e
Dalam Peraturan Tata Tertib menyatakan bahwa Anggota DPR yang
berhenti antar waktu diganti oleh Organisasi/Golongan yang bersangkutan,
setelah terlebih dahulu bermusyawarah dengan Pimpinan DPR. Di dalam
pelaksanaannya bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf e telah dilaksanakan oleh
DPR periode ini dengan sebaik-baiknya, yaitu setiap penggantian antar
waktu Anggota DPR Pimpinan Induk Organisasi (DPP Ybs) mengadakan
musyawarah dengan Pimpinan DPR, untuk mencapai mufakat tentang calon-
calon penggantinya. Hasil dari musyawarah tersebut kemudian diajukan
kepada Presiden untuk mendapatkan Keputusan sebagai Anggota Dewan.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 331
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab V.indd 331 11/21/19 18:19