Page 337 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987

Sedangkan Wakil-wakil Ketua, diisi Unsur-unsur dari semua
Fraksi, dengan komposisi 2 (dua) dari Fraksi Karya Pembangunan
dan ketiga, termasuk yang menduduki jabatan Ketua. ·Pada 29 dan
30 Agustus 1985 Komisi-komisi yang ada di DPR, yaitu Komisi I s.d.
X dan Komisi APBN, telah mengadakan Rapat Pemilihan Ketua/
Wakil-wakil Ketua Komisi. Pada pelaksanaannya untuk Pimpinan
Komisi II s/d X dan Komisi APBN pemilihannya dapat dilaksanakan
dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sedangkan Komisi I
pelaksanaan Pernilihan Ketua Komisi dilaksanakan dengan cara voting
(Pengarnbilan Keputusan berdasarkan suara terbanyak) karena Fraksi
Pada Persatuan Pembangunan telah mengajukan 2 (dua) Calon anggota
pelaksanaannya untuk menduduki Jabatan Ketua Komisi, yaitu Drs. H.M. Zamroni,
untuk Pimpinan dan Ors. H. Romas Djajaseputra, demikian pula terdapat 2 (dua) juru
Komisi II s/d X bicara dari Fraksi Persatuan Pembangunan, dimana masing-masing
dan Komisi APBN juru bicara dari Fraksi Persatuan Pembangunan tetap berpegang
pemilihannya teguh dengan pendiriannya. Oleh karena itu Pimpinan Rapat, dalam

dapat dilaksanakan hal ini Wakil Ketua DPR-RI, Koordinator Bidang Politik dan Keamanan,
dengan M. Kharis Suhud setelah mengadakan konsultasi ternyata tidak juga
musyawarah untuk ditemukan kata mufakat, maka akhimya ditempuh jalan terakhir,
mencapai mufakat. yaitu dengan cara voting (pengambilan keputusan berdasarkan suara
terbanyak) dan dari hasil voting tersebut, Drs. H.M. Zamroni terpilih
menjadi Ketua Komisi dari Unsur Fraksi Persatuan Pembangunan.

6. Pembentukan Undang-undang
Ketentuan mengenai Pembentukan Undang-undang diatur
dalam Bab XIII Peraturan Tata Tertib DPR, yaitu Pasal 122 sampai
dengan Pasal 137. meliputi RUU yang datangnya dari Pemerintah dan
RUU yang berasal dari usul inisiatif DPR, yang dalam periode DPR ini
hak DPR untuk mengajukan usul Inisiatif RUU tidak/belum digunakan.
Oleh karena itu yang akan diuraikan di sini hanya RUU yang
menyangkut RUU dari Pemerintah. Tia-tiap RUU yang disampaikan
Pemerintah kepada DPR selama ini dilaksanakan melalui proses
sebagai berikut: Presiden menyampaikan Rancangan Undang-undang
dengan surat pengantar yang disebut “Amanat Presiden”. Dalam
amanat Presiden ini selalu disebutkan Menteri yang akan menangani
pembahasan RUU tersebut bersama DPR. Masuknya RUU ini kemudian
dibicarakan dalam rapat Pimpinan DPR, setelah RUU dan Amanat
Presiden tersebut diumumkan dalam Rapat Paripurna terdekat
kemudian diperbanyak dan dibagikan kepada para Anggota Selanjutnya

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 335
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab V.indd 335 11/21/19 18:19