Page 335 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987

mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu
peraturan perundang-undangan.
1. Hak mengadakan perubahan atas RUU, telah dilaksanakan
sepenuhnya oleh DPR periode ini yaitu dalam bentuk usul-
usul perubahan pada saat membahas RUU yang datang dari
Pernerintah, terutama dalam Pembicaraan Tingkat III, baik
yang dilakukan dalam Rapat Komisi, maupun Rapat Panitia
Khusus yang dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah.
Contohnya, UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan dalam
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Semula ketika
RUU tersebut diajukan oleh Pemerintah terdiri dari 141 pasal,
kemudian setelah mengalami pembahasan di DPR, berubah
menjadi 145 pasal.
2. Hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan
oleh suatu peraturan perundangundangan, oleh DPR
periode ini telah dilakukan beberapa kali yaitu pada saat
mengajukan Calon-calon Keanggotaan Hakim Agung
Pencalonan Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan.
Pelaksanaan Pencalonan, khususnya mengenai jumlah calon
dari masingmasing Fraksi secara proporsional.

Di dalam praktiknya pernah terjadi bahwa untuk mengisi 7
lowongan jabatan telah diajukan 19 calon, yaitu A.T. Salim, SH, Eddy

Hak mengajukan/ Murthy Abdulkadir, Drs. Hendrobudiyanto, Hotma Harahap, Dr.
menganjurkan Iman Suripto, Drs. Jakob Samuel Halomoan Lumbantobing, MPA,
seseorang jika Julius Henuhili, Marathon Wirija Mihardja, MBA, Mohammad Iman
ditentukan oleh Joedowidagdo, SH, Muhammad Yusuf, Permadi, SE, Drs. H. Rachmat
suatu peraturan Muljomiseno, Drs. Rivai Siata, Samsuri Gandhakusutna, Drs. R
Soemawan Tjokroprawiro, Soeharsono Sagir, SE, Drs. Susilo Sardadi,
perundang- Drs. Sutrisno Muhdam, dan Drs. Thomas Suyatno. Dari ke-19 calon
undangan, oleh DPR tersebut, telah terpilih 7 orang. yaitu nomor 2, 7, 8, 9, 10, 11, dan 15.

periode ini telah
dilakukan beberapa 4. Pasal 38
kali Dalarn Pasal 38 Peraturan Tata Tertib dinyatakan bahwa Fraksi
adalah pengelompokan anggota, yang terdiri atas kekuatan-kekuatan
sosial politik, dan meneerminkan susunan golongan dalam masyarakat.
Oleh karena itu setiap Anggota DPR harus menjadi salah satu anggota
Fraksi. sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2).

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 333
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab V.indd 333 11/21/19 18:19