Page 340 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

sebuah Panitia Khusus. Dalam peraturan tata tertib tidak mengatur
kapan Panitia Khusus itu dibentuk. Dilihat dari tugasnya untuk
menangani Pembicaraan tingkat III, maka logikanya pembentukan
Panitia Khusus itu dilakukan setelah selesainya pembicaraan tingkat
II. sebelum memasuki pembicaraan tingkat III. Namun seringkali
terjadi apabila sudah diketahui bahwa materi RUU cukup berat dan
bersifat politis, maka pembentukan panitia ini dimulai sejak awal.
Pemhentukan sejak awal ini dimaksudkan. agar para anggota Dewan
yang ditugaskan oleh Fraksinya yang duduk dalam Panitia Khusus
dapat mulai menginventarisir pokok-pokok permasalahannya sejak
pembicaraan tingkat [ dan tingkat II.
Sedangkan RUU Pada umumnya dalam periode ini pembentukan Panitia Khusus
yang materinya yang dilakukan menjelang pembicaraan tingkat III, diputuskan oleh

dianggap ringan Badan Musyawarah dan disahkan dalarn Rapat Paripurna terdekat
ada kalanya dan dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan. Sedangkan RUU yang
ditempuh dengan materinya dianggap ringan ada kalanya ditempuh dengan prosedur
prosedur singkat. singkat. Sebetulnya, prosedur singkat yang diatur dalam tata tertib
hanyalah mengenai pernbahasan RUU tentang Tambahan dan
Perubahan APBN dan RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara.
Tetapi, pelaksanaan Ketentuan-ketentuan tentang prosedur singkat
ini juga diperlakukan terhadap RUU mengenai ratifikasi terhadap suatu
perjanjian/konvensi Internasional yang disetujui oleh Pemerintah.
Adapun yang dimaksud dengan prosedur singkat adalah
meniadakan pembicaraan tingkat II (meniadakan pemandangan umum
para anggota dan jawaban Pemerintah).

7. Tata Cara Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara
Betapa rakyat sebagai bangsa akan hidup clan darimana
didapatnya belanja untuk hidup bernegara, hams ditetapkan oleh
rakyat itu sendiri dengan perantaraan Dewan Perwakilan. Rakyat
menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya. Pasal
23 Undang-undang Dasar 1945 dalam penjelasannya menyatakan
bahwa dalarn menetapkan Pendapatan dan Belanja, kedudukan Dewan
Perwakilan Rakyat lebih kuat dari kedudukan Pemerintah.
Dalam pelaksanaan tugas tersebut di atas yang telah diamanatkan
oleh Undang-undang Dasar 1945, yaitu dalam rangka penetapan
Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara atau yang lebih
dikenal dengan APBN, telah dilaksanakan setiap tahunnya oleh Dewan

dpr.go.id 338

Bab V.indd 338 11/21/19 18:19