Page 344 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

belanja Departemen lembaga non Departernen yang
menjadi pasangan kerja Komisi yang bersangkutan.
sementara itu Komisi APBN juga mengadakan Rapat Kerja
dengan beberapa Menteri selain Menteri Keuangan.
• Selanjutnya diadakan rapat-rapat intern antara unsur
Pimpinan Komisi I s.d. X dengan Komisi APBN. Kemudian
Komisi APBN menyusun kompilasi hasil rapat kerja Kornisi
I s/d X dengan pasangan kerja Komisi-komisi yang
bersangkutan, barulah Komisi APBN mengadakan rapat
kerja dengan Menteri Keuangan.
• Hasil rapat kerja Komisi APBN dilaporkan dalam rapat
Paripurna Pembicaraan tingkat IV atas RUU APBN.

Kemudian, Fraksi-fraksi menyampaikan stemotivering
(pendapat akhir Fraksi-fraksi atas RUU APBN). Berdasarkan
stemotivering Fraksi-fraksi atas RUU APBN tersebut,
maka rapat Paripurna DPR mengamhil keputusan tentang
persetujuan DPR untuk disahkannya RUU APBN menjadi
Undangundang. Sesudah pengambilan Keputusan atas RUU
APBN oleh DPR tersebut, kemudian Pemerintah/Menteri
Keuangan menyampaikan sambutannya.

c. Mengenai pembahasan atas laporan pelaksanaan APBN dalam
Tata Tertib Pasal 143 disebut sebagai pembahasan terhadap
laporan setengah tahunan.
Laporan setengah tahunan peiaksanaan APBN ini
tidak dibahas oleh semua Komisi, tapi hanya dibahas
oleh Komisi APBN. Materi pembahasannya antara Jain:
tingkat inflasi selama tahun anggaran berjalan, prospek
perkembangan harga barang-barang komoditas ekspor,
realisasi penerimaan negara, termasuk penerimaan dari
laba bersih dari pelaksanaan ekspor dan juga perkembangan
penerimaan pajak dari dunia usaha, realisasi penyertaan
modal Pemerintah, jumlah akumulatif, pinjaman luar negeri,
baik yang sudah digunakan maupun yang belum digunakan,
masalah Sisa Anggaran Pembangunan, Sisa anggaran Rutin
dan sebagainya.
Dari pembahasan laporan setengah tahunan APBN,
tahun anggaran berjalan tersebut oleh DPR bersama

dpr.go.id 342

Bab V.indd 342 11/21/19 18:19