Page 346 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Selama mereka masih mau ke DPR, maka itu berarti masih
melalui saluran konstitusional. Demikian kebijaksanaan “pintu terbuka”
untuk periode 1977 1982. Bagaimau dengan kebijaksanaan DPR periode
1982-1987 Ketua DPR (H. Aminnachmud) selalu menekankan, bahwa
DPR adalah perangkat Demokrasi Pancasila, oleh karerianya maka
DPR wajib mengarnalkan dan mengamankan Pancasila dalam rangka
melaksanakan pelbagai tugas dan fungsinya. Berkaitan dengan itu maka
Selama mereka DPR akan selalu berjalan dan rnenunjukkan dirinya mampu berpegang
masih mau ke kepada peraturan-peraturan perundangan yang ada, tennasuk Tata
DPR, maka itu Tertib DPR. Itulah sebabnya bila ada usulan-usulan dari masyarakat
berarti masih sepanjang usulan tersebut sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,
melalui saluran maka akan ditampung, dilayani, sedang usulanusulan/aspirasi yang
konstitusional. bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 tidak akan di1ayani/
diproses. lnilah yang dimaksud dengan istilah : DPR bukan “keranjang
sampah’’.

b. Peristiwa Tanjung Priok
Rapat Kerja Gabungan Komisi I, II, III dan IX dengan Pangab/
Pangkopkamtib pada 2 Oktober 1984, untuk membicarakan masalah-
masalah yang berhubungan dengan peristiwa Tanjung Priok. Rapat
Kerja Gabungan ini dihadiri pula oleh segenap Pimpinan Komisi
yang lain. Hal ini sangat penting agar para Anggota Dewan mendapat
penjelasan dari tangari pertama, dan dapat menjelaskan duduk
persoalan yang sebenarnya kepada rakyat di daerah-daerah, sewaktu
para Anggota mengadakan Kunjungan Kerja dan sebagainya.
Kesirnpulan yang diperoleh oleh Rapat Kerja Gabungan Komisi I,
II, III dan IX dengan PANGAB/P ANGKOPKAMTIB mengenai peristiwa
Tanjung Priok antara lain adalah:
Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini
tindakan yang diambil oleh PANGKOPKAMTIB sepenuhnya dapat
dipahami dan diterima, dan dinilai sangat tepat karena Dewan
menyadari, apabila tidak dilakukan tindakan tegas, kemungkinan akan
jatuh korban lebih besar dan dapat menimbulkan gangguan stabilitas
nasional.
Peristiwa Tanjung Priok merupakan suatu akibat, dari hasutan
oleh oknum-oknum yang memang menginginkan timbulnya kekacauan
dan merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian
perbuatan penghasut dan penyebaran rasa kebencian dan permusuhan
terhadap Pancasila, Undangundang Dasar 1945 dan terhadap

dpr.go.id 344

Bab V.indd 344 11/21/19 18:19