Page 348 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

DPP (J. Naro, SH), dan kelompok lain yaitu kelompok yang dipimpin
oleh Pimpinan Fraksi yaitu kelompok Sudardji. Pimpinan Fraksi yang
diketuai oleh Drs. Sudardji adalah Pimpinan Fraksi yang sah, yang
telah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Pimpinan DPR-RI No. Kep.
Pimp.l/Pimp/19851986 tanggal 2881985.
Namun demikian, kekurangserasian dalam tubuh intern fraksi
Partai Persatuan Pembangunan ini tidak menimbulkan hambatan-
hambatan dalam mekanisme kerja DPR-RI, karena semuanya berjalan
sesuai dengan tata tertib DPR-RI dan Pimpinan DPR-RI menganggap
Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang sah adalah yang
dipimpin oleh Sdr. Drs. Sudardji, yang pembentukannya sesuai dengan
prosedur.

Tanggapan DPR Terhadap Masalah-masalah Yang Timbul Dalam
Masyarakat
1. Tanggapan Dewan atas Undangan F.A.O kepada
Presiden R.I., untuk berpidato pada Upacara Peringa.tan
40 talum F.A.O., tanggal H Nopember 1985 di Roma Italia.
Undangan dari F .A.O. (Food and Agriculture Organization) untuk
Presiden R.I. Bapak Suharto, untuk hadir dan menyampaikan Pidato
mewaki]i negaranegara berkembang, mendapatkan tanggapan yang
sangat positip dari DPR-RI. Penunjukan ini sudah tentu mempunyai
latar belakang khusus, sehubungan dengan prestasi yang telah dicapai
oleh Indonesia di bidang produksi pangan, juga sekaligus merupakan
penghargaan dunia internasional, bukan saja kepada kepemimpinan
Presiden Suharto, tetapi sekaligus merupakan penghargaan bagi
Namun demikian, seluruh rakyat Indonesia khususnya berjutajuta petani di seluruh

kekurangserasian pelosok tanah air, yang telah bekerja keras untuk menaikkan produksi
dalam tubuh pangan dan memperbaiki taraf hidup.
intern fraksi Sebagaimana negara berkembang, kemajuan yang telah dicapai
Partai Persatuan Indonesia merupakan bukti kebenaran tentang prioritas pembangunan
Pembangunan ini yang telah dilaksanakan sebagaimana ditetapkan oleh GBHN, yaitu
dititik beratkan kepada bidang pertanian.
tidak menimbulkan
hambatan-

hambatan dalam
mekanisme kerja
DPR-RI,

dpr.go.id 346

Bab V.indd 346 11/21/19 18:19