Page 352 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Hingga tidak mustahil tolok ukur yang dipergunakan di dalam
menilai pelaksanaan fungsi dan peranan DPR menjadi keliru dan tidak
proporsional. Ukuran keberhasilan pelaksanaan fungsi DPR sesuai dengan
tatanan demokrasi Pancasila yang tidak mengenal lembaga oposisi
itu, bukan diukur dari banyaknya kecaman yang dilontarkan kepada
Pemerintah ala Demokrasi Parlementer atau sistirn Pemerint.ahan Liberal,
Dalam pemecahan bukan diukur pula dari banyaknya aspirasi dan tuntutan orangorang/
di segala persoalan sekelompok orang yang ingin di”goalkan” rnasalahnya dan lain sebagainya.
bidang politik, Namun, harus diukur keberhasilan DPR itu dalam melaksanakan
ekonomi, sosial, fungsi konstitutifnya dalam bidang perundangundangan, bidang
budaya, semua anggaran dan bidang pengawasan, melalui jalan atau cara-cara yang
pihak jangan demokratis, konstitusional dan berdasarkan hulrurn sesuai dengan
melepaskan sistim prinsip perjuangan Orde Baru di dalam kehidupan berpolitik dan
pemerintahan berdemokrasi. Dalam pemecahan di segala persoalan bidang politik,
menurut Undang- ekonomi, sosial, budaya, semua pihak jangan melepaskan sistim

undang Dasar 1945. pemerintahan menurut Undangundang Dasar 1945.
Apabila tidak demikian, maka pelaksanaan sistim dan
mekanisme Pemerintahl kenegaraan jelas akan “menyeleweng kembali”
sebagaimana halnya yang pernah terjadi pada masa sebelum peristiwa
G.30.S/PKI. Dalam pada itu perlu diingat pula bahwa Dewan sebagai
lembaga Politik Demokrasi Pancasila sesuai dengan fungsi dan
wewenangnya, hanya akan menanggapi dan meladeni aspirasi dan
tuntutan yang tidak bertentangan dengan Pancasila atau yang tidak
bertentangan dengan sendisendi demokrasi Pancasila.
Sehubungan dengan itu Dewan merasa sangat prihatin adanya
sementara orang yang menghendaki agar fungsi dan peranan DPR
ini dikembalikan ke masa sebelum Dekrit Presiden tahun 1959 yang
berarti kembali ke sistim Demokrasi Parlementer yang menganut
paham liberalisme. Aspirasi yang demikian itu merupakan gejala yang
“mengendala” di tengahtengah perjuangan untuk menegakkan dan
memantapkan tatanan demokrasi Pancasila, karena hal itu berarti akan
memutar mundur jarum jam sejarah perjuangan bangsa.

7. Anggapan sekelompok keeil anggota masyarakat
bahwa DPR sudah lemah
Anggapan masyarakat bahwa DPR-RI sudah lemah, ditambah
makin lemah lagi karena tidak mempunyai landasan konstitusional
untuk mengawasi tindakantindakan KOPKAMTIB. Dewan menganggap
bahwa konstatasi yang demikian itu sungguh keliru.

dpr.go.id 350

Bab V.indd 350 11/21/19 18:19