Page 353 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987

Dalam konstatasi ketatanegaraan sesuai dengan Undangundang
Dasar 1945, beserta peraturan perundangan yang berlaku, maka
DPR sesungguhnya mempunyai kedudukan yang kuat, karena DPR
tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Dan disamping itu dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR rnerniliki pelbagai hak,
baik hakhak DPR sebagai suatu Lembaga maupun hak yang melekat
kepada masingmasing pribadi Anggota Dewan, pengoperasionalan
pelbagai hak tersebut, dilaksanakan sesuai prosedur dan’ ketentuan
yang ditetapkan, yang diatur dengan jelas dalam Tata Tertib DPR.
Jadi dalam rangka melaksanakan tugastugasnya, dengan
landasan hakhak yang dipunyai, maka DPR dapat mengundang
Pemerintah termasuk KOPKAMTIB untuk berdialog dan berdiskusi
membahas sesuatu masalah. Bahkan apabila DPR beranggapan bahwa
Presiden melanggar Haluan Negara dan Undangundang Dasar 1945,
maka DPR dapat menyampaikan Memorandum kepada Presiden
untuk mengingatkannya. Dan apabila Memorandum tersebut tidak
diindahkan oleh Presiden, maka DPR dapat meminta MPR untuk
mengadakan Sidang Istimewa guna: minta pertanggung jawaban
Presiden.

8. Hasil Muktamar Ke-27 Nahdhatul Ulama di Situbondo,
8-13 Desember 1984
Dewan melalui Pimpinannya, mengucapkan “Selamat” atas
suksesnya Muktamar Nahdlatul Ularna, dengan pengukuhan keputusan
Bahkan apabila Musyawarah Nasional Alim U1ama tahun 1983, khususnya yang
DPR beranggapan berkaitan dengan penerimaan Pancasila sebagai azas perjuangan
bahwa Presiden Nahdhatul Ulama dan dengan pernyataan sikap Nahdhatul Ulama
melanggar Haluan untuk kembali kepada Khittah 1926 yang berarti bahwa Nahdhatul
Negara dan Ulama telah melepaskan kehadirannya dari kehidupan sebagai suatu

Undangundang organisasi Sosial Keagamaan. Hal ini jelas akan memberikan luang
Dasar 1945, kesempatan yang lebih luas bagi Nahdhatul Ulama untuk memberikan
maka DPR dapat sumbangan pikiran serta usaha yang nyat.a bagi pengembangan
menyampaikan kesejahteraan sosial dan peningkatan keimanan dan ketaqwaan Umat
Memorandum Islam Indonesia yang sangat besar manfaatnya bagi partisipasi Umat
Islam Indonesia dalam pembangunan Nasional.
kepada
Presiden untuk

mengingatkannya.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 351
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab V.indd 351 11/21/19 18:19