Page 350 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

untuk menciptakan lapangan kerja, agar dapat lepas landas sesuai
jadwal yang telah ditetapkan.

3. Tanggapan terhadap “Paket Kebijaksanaan 6 Mei
Tahun 1986”
Paket Kebijaksanaan 6 Mei, yang dituangkan dalam 19 Keputusan,
untuk mendorong sektor swasta di bidang ekspor non migas maupun di
Dewan berpendapat bidang penanaman modal mendapatkan tanggapan positip dari Dewan.
bahwa pelbagai Dewan berpendapat bahwa pelbagai upaya Pemerintah di tengah-

upaya Pemerintah tengah situasi perekonomian yang cukup sulit, patut diberi dukungan.
di tengah- Dewan berharap agar para pengusaha hendaknya mampu
tengah situasi memanfaatkan paket kebijaksanaan tersebut. Yang penting, dengan
perekonomian yang paket 6 Mei, diharapkan dapat ditingkatkan daya saing komoditi
cukup sulit, patut non migas di pasaran internasional. Untuk itu tentunya, diperlukan
kerjasama semua pihak dalam arti para pengusaha dituntut untuk
diberi dukungan. meningkatkan peranannya, instansiinstansi yang berwenang

diharapkan dapat mempermudah pelaksanaannya, termasuk
pengeluaran petunjuk praktis untuk memherikan kemudahan.
Tidak kalah pentingnya adalah perlunya diciptakan suatu iklim yang
mendukung, pengawasan secara tepat dan teliti, agar kebijaksanaan
ini merupakan langkahlangkah terobosan di bidang ekonomi, moneter
clan perdagangan agar dapat memperoleh sukses, sehingga program
tinggal landas di bidang ekonorni dalam PELITA IV dapat terwujud
dengan baik.

4. Kegagalan Operasi Jantung di rumah Sakit Harapan
Kita
Terhadap pertanyaan dari masyarakat mengenai kegagalan
operasi jantung di Rumah Sakit Harapan Kita dengan meninggalnya
7 di antara 8 orang pasien yang dioperasi, juga dipertanyakan secara
serius oleh Komisi DPR. Dimintakan penelitian sebabsebab kegagalan
tersebut.

5. Anggapan masyarakat bahwa DPR stempel Pemerintah
Anggapan ini jelas keliru, timbul dari ketidaktahuan mereka
bagaimana mekanisme kerja DPR yang sebenarnya. Dalam proses
pembahasan RUU misalnya, mereka hanya melihat inter aksi DPR
dan Pemerintah, yang terwujud dalam Sidang Paripurna saja, yang
sesungguhnya merupakan legalisasi belaka dari kesepakatankesepakatan

dpr.go.id 348

Bab V.indd 348 11/21/19 18:19