Page 345 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987

Pemerintah, akan dapat diperoleh gambaran akarr perkiraan
mengenai Tambahan dan Perubahan atas APBN yang sedang
berjalan tersebut.

d. Pembahasan RUU Tambahan dan perubahan APBN dan RUU
Perhitungan Anggaran Negara.
Kedua RUU ini biasanya disampaikan dalam 1 paket
dari Presiden ke DPR dengan surat pengantar yang disebut
dengan “Amanat Presiden” sebelwn tahun anggaran
yangbersangkutan berakhir, yaitu penyampaiannya biasanya
dilakukan sebelum tanggal 31 Maret, hal ini sesuai dengan
Pasal 145 ayat (I) Peratursn Tata Tertib.
Pembahasan dan penyelesaian kedua RUU ini yaitu
RUU Tambahan dan Perubahan APBN dan RUU PAN dilakukan
seeara bersamasarna, dan ditempuh prosedur singkat serta
diupayakan penyelesaiannya selambat-lambatnya 1 bulan
setelah Pemerintah memberikan penjelasan daJam Rapat
Paripurna. Untuk pembahasan kedua RUU ini Komisi-
komisi lainnya tidak dilibatkan, dalam arti Komisi-komisi
tidak mengadakan rapat kerja dengan pasangan kerjanya
masing-masing.
Jadi, pembahasannya dilakukan sepenuhnya oleh
Komisi APBN. Namun demikian, Fraksi-fraksi dilibatkan di
dalamnya dalam rangka persiapan pembicaraan tingkat III
dan pembicaraan tingkat IV nya.

5.6. PERISTIWA-PERISTIWA PENTING

YANG DIHADAPI DPR-RI
a. DPR bukan keranjang sampah
Ka1au kit.a buka lembaran sejarah DPR, dari satu periode ke
periode berikutnya maka ada beberapa kebijakan, kebijakan yang
kadang-kadang sedikit berbeda atau mungkin ada permasalahan-
permasalahan yang memerlukan penekanan khusus. Sebagai contoh
: dalam DPR-RI periode 1977-1982
Ketua DPR memberikan kebijaksanaan bahwa DPR ‘membuka
pintu” untuk semua lapiS8.1l rnasyarakat atau lebih terkenal dengan
istilah ‘’kebijaksanaan pin tu terbuka”, artinya silahkan semua saja
datang ke DPR untuk menyampaikan permasalahan/uneg-unegnya.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 343
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab V.indd 343 11/21/19 18:19